KPK Pertimbangkan Usulan Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat M Nazaruddin

By Reaksi Nasional 08 Feb 2018, 20:22:15 WIBNasional

KPK Pertimbangkan Usulan Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat M Nazaruddin

Keterangan Gambar : Febri Diansyah


Oleh Bontor Sitanggang

Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, kabar yang menyebutkan bahwa KPK telah menerima surat permintaan rekomendasi asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM adalah benar.

DALAM surat permintaan rekomendasi itu, kata Febri, pihak Ditjen PAS memberikan penjelasan bahwa Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah melaksanakan sidang pada 30 Januari 2018 terkait permohonan asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazaruddin tersebut.

"Hasil dari sidang tersebut, secara administratif dan substantif M Nazaruddin sudah memenuhi syarat untuk asimilasi dan pembebasan syarat tersebut," kata Febri, saat dikonfirmasi di Kantor KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2018).

TPP Ditjen PAS juga sudah menentukan lokasi asimilasi Nazaruddin untuk melaksanakan kerja sosial di sebuah pondok pensantren di Bandung, Jawa Barat.

"Asimilasi kerja sosial tersebut, ini berdasarkan TPP pusat ya, di sebuah pondok pesantren di Bandung. Pondok pesantren di Bandung lokasi asimilasi kerja sosialnya," tutur Febri.

Walau demikian, KPK belum memberikan rekomendasi kepada Ditjen PAS terkait asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazaruddin. Sebab, kata Febri, KPK masih perlu mempelajari lebih lanjut mengenai permohonan asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazaruddin.

Dijelaskannya, mekanisme di KPK adalah melakukan koordinasi internal di antara para penyidik, jaksa penuntut umum, jaksa eksekusi, dan biro hukum untuk mengambil keputusan soal itu.

Selain itu, akan ada beberapa pertimbangan yang digunakan untuk mempelajari apakah M Nazarudin berhak menerima pembebasan bersyarat tersebut. Salah satunya adalah masa hukuman yang telah dijalani Nazaruddin.

Secara keseluruhan, total hukuman Nazaruddin sebanyak 13 tahun, yakni vonis dari dua kasus yang berbeda, yaitu kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 serta gratifikasi dan pencucian uang.

"Nazaruddin ini diproses dua kasus dengan vonis 6 dan 7 tahun, jadi total 13 tahun. Kita harus lihat, apakah syarat 2/3 menjalani masa hukuman sudah terpenuhi atau tidak, perlu kita koordinasikan," ucap Febri.

Kemudian, kontribusi yang diberikan Nazaruddin dalam mengungkap keterlibatan pihak lain di kasus korupsi, seperti kasus korupsi proyek Hambalang dan korupsi e-KTP, juga perlu untuk dipertimbangkan, sebab Nazaruddin merupakan seorang justice collaborator.

"Kita juga perlu mempertimbangkan kontribusi-kontribusi yang pernah disampaikan oleh Nazaruddin terkait dengan kasus-kasus yang lain. Jadi masih dalam proses," paparnya.

Seperti diketahui, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada 23 Desember 2017 mengusulkan Nazaruddin mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Nazaruddin dinilai telah menjalani 2/3 masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017. Selain itu, Nazaruddin juga sudah mendapat kan remisi sebanyak 28 bulan sejak 2013 sampai 2017.

Dan jika syarat itu diaktifkan, maka Nazaruddin akan bisa menghirup udara bebas sekitar 2020. ***

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment