Kota Bandung Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman

By Reaksi Nasional 20 Jan 2022, 09:40:35 WIBJabar dan Banten

Kota Bandung Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman

Keterangan Gambar :  Plt Walikota Bandung,Yana Mulyana


Oleh Ferry Ardiansyah
REAKSI BANDUNG
– Kota Bandung tengah berbahagia. Di hari Rabu, 19
Januari 2022, Ombudsman memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota
(Pemkot) Bandung sebagai kota dengan predikat kepatuhan tinggi dalam
standar pelayanan publik.

Perwakilan Ketua Ombudsman Jawa Barat, Dominikus Dalu menyampaikan,
selain Kota Bandung, ada juga Kabupaten Ciamis yang menerima
penghargaan ini pada tahun 2021.
Dominikus menambahkan, dari tahun ke tahun Kota Bandung terus
mengalami peningkatan dari segi pelayanan publik.

“Kota Bandung terus mengalami perbaikan. Di tahun 2015, Kota Bandung
mendapatkan zona kuning dengan nilai 79.82. Lalu pada 2016, naik
mencapai zona hijau dengan nilai 86.56,” papar Dominikus.

Kemudian, di tahun 2021, Dominikus mengatakan, Ombudsman menambah
indikator penilaian yang disesuaikan dengan update teknologi. “Meski
instrumennya kami tambah dengan poin digitalisasi pelayanan, Kota
Bandung masih tetap memperoleh predikat tinggi sebesar 81,4 jika
dibandingkan dengan kota kabupaten lainnya,” ujarnya.

Salah satu sektor yang memiliki penilaian zona hijau dalam pelayanan
publik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kota Bandung.
“Ada aplikasi Salaman dan Pemuda yang bisa memberikan kemudahan dalam
pelayanan, sehingga mengurangi antrean karena sistemnya online. Ada
juga gerai pelayanan publik di Summarecon untuk lebih dekat dengan
masyarakat,” imbuhnya.

Meski begitu, menurut Dominikus, Pemkot Bandung masih perlu
meningkatkan pelayanan publik di beberapa sektor lainnya. Salah
satunya di pendidikan.
“Dinas Pendidikan di Kota Bandung masih zona kuning. Namun, ada yang
perlu kita apresiasi juga dari sisi pelayanan publiknya. Saat
penerimaan mahasiswa baru tahun lalu sangat informatif, transparan,
dan berhasil mengurangi kerumumam massa di masa pandemi,” ungkapnya.

Menurut Dominikus, penilaian yang dilakukan tidak hanya lewat survei,
tapi juga berdasarkan laporan aduan masyarakat. Untuk itu, ia
berharap, Pemkot Bandung juga bisa menyediakan mal pelayanan publik
sesuai dengan Perpres 89 tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik.

“Dengan Mal Pelayanan Publik ini semangat pelayanan publik yang sudah
dibangun Kota Bandung semoga semakin baik ke depannya,” ungkapnya.

Selaras dengan harapan Ombimudsman, Plt. Wali Kota Bandung, Yana
Mulyana mengatakan, sejak dua pekan lalu, pada 6 Januari 2022, Kota
Bandung telah memiliki Mal Pelayanan Publik di Jalan Cianjur.

“Sebagai informasi, alhamdulillah sejak dua pekan lalu kita juga sudah
meresmikan Mal Pelayanan Publik. Kami juga memiliki aplikasi LAPOR
yang memiliki standar respon. Semua dinas di Kota Bandung menggunakan
aplikasi ini dan sudah terintegrasi,” jelas Yana.

Bagi Yana, penghargaan yang diberikan Ombudsman bukanlah tujuan
utamanya. Namun, semangat untuk terus berbenah dan memberikan
pelayanan terbaik pada masyarakat adalah kunci yang sebenarnya.

“Pandemi memberi dampak yang luar biasa untuk Kota Bandung. Tapi, di
balik itu, kami dorong rekan-rekan membuat aplikasi untuk interaksi
antara pemberi layanan dengan penerima layanan. Sehingga kita bisa
memberikan pelayanan publik yang lebih baik pada masyarakat,”
imbuhnya.

Inovasi digital Pemkot Bandung menjadi referensi bagi kota-kota dan
kabupaten lainnya di Indonesia. Hal ini diakui salah satu anggota
Ombudsman Republik Indonesia, Dadan Suparjo Suharmawijaya. Namun,
Dadan mengungkapkan, Kota Bandung perlu berhati-hati agar tidak
tertinggal dengan kota atau kabupaten lainnya

“Sebagai insiator awal, banyak yang datang studi banding ke Kota
Bandung. Ternyata mereka yang belajar itu progresnya lebih cepat.
Apalagi yang namanya IT itu bukan proses linear,” ungkap Dadan.

Menurut Dadan, predikat peringkat kepatuhan ini jangan dijadikan
sebagai tujuan. Namun, sebagai instrumen untuk kita memberikan
pelayanan publik terbaik pada masyarakat
“Dalam ajang-ajang penilaian, tentu tidak sempurna semua. Tapi paling
tidak, ini bisa memberikan referensi untuk melihat kinerja
pemerintahan kota kita,” ucapnya.

Dadan menambahkan, untuk penilaian survei mendatang, Ombudsman akan
menambahkan indikator-indikator keberhasilan lain yang harus dicapai
oleh pemkot dan pemerintah daerah di Indonesia.

“Konteksnya dalam survei kepatuhan yang kami lakukan ini, angka-angka
keberhasilan itu hanya sebagian kecil saja. Kami memiliki tugas untuk
mendorong pelayanan publik semakin lebih baik lewat survei ini,”
tuturnya. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • fpmlz501

    nigtu wdsev http://otobucket.com/__media__/js/netsoltrademark.php? ...

    View Article
  • BrianNok

    darkmarket list <a href="https://deepdruglink.com/ ">darknet marketplace ...

    View Article
  • ms-marvelkwsay

    "???? ??????" [2022 - <a ...

    View Article
  • BrianNok

    dark web market <a href="https://deepdruglink.com/ ">dark markets 2022 ...

    View Article