Kompi Pertanyakan Penggunaan UU Kadaluarsa di Pemkab Bekasi

By Reaksi Nasional 05 Mar 2020, 19:20:58 WIBReaksi Bekasi

Kompi Pertanyakan Penggunaan UU Kadaluarsa di Pemkab Bekasi

Keterangan Gambar : Ergat Bustomy ketua Kompi


Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) mempertanyakan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam menerapkan dan menggunakan peraturan dan perundang-undangan.

Pasalnya, aparatur Pemkab Bekasi masih saja menggunakan aturan lama, padahal aturan tersebut sudah kadaluarsa dan tidak digunakan lagi. Sebab, pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan baru, demi mengikuti perkembangan zaman dan keadaan.

Hal itu dikatakan Ketua LSM Kompi, Ergat Bustomy kepada Reaksi, Kamis (5/3/2020). Dikatakan Ergat, Pemkab Bekasi sangat aneh dan ironis, sebab undang-undang yang sudah kadaluarsa masih saja digunakan, meskipun undang-undang baru sudah di undangkan.

"Saya bingung dengan kinerja aparatur Pemkab Bekasi, masa menggunakan undang-undang yang kadaluarsa," kata Ergat.

Ironisnya lagi, ungkap Ergat menambahkan, kesalahan dalam penerapan perundang-undangan yang dilakukan tersebut terjadi saat menyusun dan mengelola keuangan daerah. Sehingga hal ini sangat membingungkan, dan menjadikan laporan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Bekasi bisa batal demi hukum.

Ergat mengungkapkan, seharusnya penerapan undang-undang tidak harus terjadi, apalagi penerapan tersebut untuk laporan keuangan suatu daerah. Sebab hal itu meninggalkan kesan, aparatur di Pemkab Bekasi tidak mengerti perundang-undangan dan aturan yang berlaku.

"Bingung kita dengan kinerja ASN Pemkab Bekasi, apa jangan-jangan memang kagak ngerti undang-undang ya. Padahal ngakunya pada cerdas dan berpendidikan tinggi," ujar Ergat.

Diungkapkan Ergat, anehnya lagi, kesalahan dalam penerapan hukum itu terjadi berulang-ulang. Sehingga hal ini meninggalkan kesan, ada unsur kesengajaan dari aparatur sipil di Pemkab Bekasi. Sebab, tidak mungkin kesalahan bisa terjadi bertahun-tahun, terkecuali jika memang para ASN di Pemkab Bekasi tidak ada yang mengerti.

Berdasarkan data yang kita himpun, kesalahan dalam penerapan undang-undang tersebut terjadi dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun. Dan ada indikasi terjadi hingga anggaran 2019, bahkan bisa juga hingga anggaran tahun 2020.

"Data yang kita himpun, kesalahan penerapan undang-undang terjadi 4 hingga 5 tahun. Dan selama ini dibiarkan karena tidak ada yang koreksi," beber Ergat. (R1)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 5 Komentar untuk Berita Ini

  1. Jamesnap 21 Okt 2020, 15:39:37 WIB

    Hrgmbt edbmxs cialis pharmacies buying cialis online safely <a href=https://ciamedusa.com/>cialis for sale</a> For and in combination waste violent ingestions online version.

    buy viagra online cheap 26 Feb 2021, 23:58:15 WIB

    https://genericviagragog.com viagra online generic

    chloroquine over the counter uk 15 Jun 2021, 17:58:22 WIB

    hydroxide chloroquine <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">chlo roquin</a> side effects of hydroxychloroquine

    cialis alternative 03 Sep 2021, 14:52:57 WIB

    <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cia lis coupon</a> cialis dosage

    cialis alternative 13 Sep 2021, 16:08:24 WIB

    <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cia lis price</a> cialis price

View all comments

Write a comment