Komisi IV DPRD Jabar Tinjau Terminal Singaparna Tasikmalaya

By Reaksi Nasional 16 Okt 2020, 15:17:16 WIBJabar dan Banten

Komisi IV DPRD Jabar Tinjau Terminal Singaparna Tasikmalaya

Keterangan Gambar :


Oleh Ferry Ardiansyah

REAKSI BANDUNG - Berdasarkan kewenangan UU No. 23 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, otoritas kewenangan soal terminal dibagi ke dalam tiga tipe yaitu terminal tipe A yang merupakan kewenangan Pusat. Sedangkan tipe B kewenangan Provinsi, dan terminal tipe C kewenangan di tingkat Kabupaten/kota.

Menindaklanjuti hal itu sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 550.22/kep.1197/Dishub/2019. 14 terminal tipe B yang berada di Jawa Barat dialihkan pengelolaannya ke Pemprov Jabar.

Dengan adanya pelimpahan kewengan tersebut terminal type B yang tadinya dikelola daerah kini menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi.

Menyikapi hal itu Komisi IV DPRD yang membidangi pembangunan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Terminal Sigaparna Tasikmalaya untuk melihat kondisi terminal tipe  B tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Daddy Rohanady kepada media Jumat (16/10) mengatakan, pihaknya sangat mendorong Dinas Perhubungan Jabar untuk merehabiltasi atau membangun 14 terminal tipe-B yang menjadi kewenangan provinsi.

Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang burung garuda ini, kondisi terminal tipe-B di Jabar dalam  kondisi serba kurang, baik dari sisi sarana-prasarana maupun status lahannya.

Soal status lahan, masih ada terminal type B berdiri di lahan milik aset desa, tanah milik kabupaten, contohnya terminal Waled-Cileuduk, di mana lahannya seluas 8-9 hektar, namun pihak kabupaten meminta dibagi dua, jadi lahan untuk terminal dikasih sekitar 4-5 hektar.

Untuk itu, sebelum dilakukan pembangunan dan pembenahan sarana-prasarana terminal, Komisi IV meminta kepada pihak Dishub Jabar   untuk membenahi dan segera membereskannya terutama soal P3D.

Lahan harus clear dan clean, baru kemudian dilakukan penataan dan pembangunan.Sampai saat ini P3D (Pengalihan personel, peralatan, pendanaan, dan dokumen) dari terminal Singaparna di Tasikmalaya belum juga rampung. Hal tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan terminal tersebut.

"Sampai hari ini ternyata P3D (Pengalihan personel, peralatan, pendanaan, dan dokumen) nya belum beres. P3D yang baru diserahkan baru orangnya aja," kata Daddy Rohanady saat melakukan peninjauan ke terminal Singaparna Tasikmalaya.

Sejauh ini pihak terminal baru memberikan data dari SDMnya."Jadi terminal itu ada 5 PNS dan 11 non PNS. Itu kan lucu. Sementara asetnya belum jelas belum diserahkan. Ini jadi bagian dari 7 terminal yang P3B nya belum beres,"pungkas Daro sapaan akrab Daddy Rohanady legislator daerah pemilihan(dapil) Jabar XII meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon ini. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment