Ketua DPD Harap Pers Turut Awasi Dana Desa

By Reaksi Nasional 08 Feb 2018, 20:41:35 WIBNasional

Ketua DPD Harap Pers Turut Awasi Dana Desa

Keterangan Gambar : Oesman Sapta Odang


Oleh Riza Surbakti

REAKSI JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) menekankan, jangan sampai peran pers justru jadi masalah pengalokasian dana desa. Jika dimungkinkan, media masa juga turut awasi dana desa.   

"Peran pers sangat penting dalam mengawasi program-program yang didanai dana desa secara profesional, etis dan obyektif," ujar OSO pada dialog bertema "Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa," menyambut Hari Pers Nasional 2018 di Hotel Kyriad, Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/2/2018).

Pernyataan OSO tersebut, mengemuka dalam siaran pers yang disampaikan Bidang Permberitaan dan Medvis DPD RI kepada wartawan, Kamis (8/2/2018).

Disebutkan, dialog oleh DPD yang bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT)  Eko Putro Sandjojo

Pembicara lainnya, Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Abdullah Azwar Anas dan Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam. Hadir juga Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Arbit dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.

Tampak hadir juga sejumlah pimpinan alat kelengkapan, seperti Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, Wakil Ketua Komite II DPD RI Kadek Arimbawa, dan Ketua PPUU DPD RI Gede Pasek.

Dalam pidatonya OSO menyebutkan, tugas konstitusional DPD RI sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah mengawal dan menyalurkan aspirasi daerah, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk pengawasan dana desa.

"Saat ini, tidak kurang dari Rp60 triliun digulirkan untuk dana desa. Bahkan, jumlah dana desa ini akan terus meningkat di masa-masa  mendatang," ungkap Senator asal Kalimantan Barat ini.

Padahal sambung OSO, perlu disadari bahwa kapasitas para penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan belum pada tingkat yang diharapkan. Tetapi, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan dari kepala desa dan perangkatnya.

"Kita tidak boleh menyalahkan para kepala desa dan perangkatnya. Tentu kita semua justru harus memberikan pendampingan kepada teman-teman kita di desa, supaya politik otonomi desa yang kita pilih benar-benar memberi manfaat seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat desa," ucapnya.

Menurut dia, sukses pengelolaan dana desa adalah sukses semua pihak, termasuk media. Untuk itu, jangan sampai media justru menjadi bagian dari masalah dalam pengelolaan dana desa, misalnya dengan pemberitaan yang negatif dimaksudkan menekan atau memeras kepala desa.

"Dengan kata lain, bagaimana kita menjadikan media sebagai solusi, bukan sebagai bagian dari masalah. Sebagai pihak yang bebas mengkritik, tentu saja rekan-rekan media juga harus terbuka terhadap kritik," serunya.

OSO menambahkan, untuk itu, DPD RI siap melakukan kerja sama dengan PWI. Bahkan, bila dimungkinkan kerja sama tripartit antara DPD RI, PWI dan pemerintah. ***



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment