Kepada MUI, Ketua DPR: RUU KUHP Pasti Cerminkan Rasa Keadilan

By Reaksi Nasional 07 Feb 2018, 11:59:14 WIBNasional

Kepada MUI, Ketua DPR: RUU KUHP Pasti Cerminkan Rasa Keadilan

Keterangan Gambar : ist


Riza Surbakti

REAKSI JAKARTA - Menyambangi Gedung Pusat Majelis Ulama Indobesia (MUI), Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima aspiras dari para Pengurus MUI dan sejumlah ormas Islam, terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. Karena, UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan kita," ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (6/2/2018) malam.

Menurutnya, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, khususnya dari kalangan umat Islam, antara lain LGBT, perzinahan, penistaan agama, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). "Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP. Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama lima tahun menjadi sembian tahun," ungkap Bamsoet.

Politisi Golkar ini pun menegaskan, semua Fraksi di DPR RI menyetujuinya. "Jadi, tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan DPR mendukung LGBT. Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi karena bertentangan dengan ajaran agama dan moral bangsa," ucap dia.

Begitupun dengan penistaan agama, perzinahan dan KDRT, menurut Bamsoet, hukumannya sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP.

"Saya pastikan RUU KUHP mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tidak memberikan ruang bagi LGBT, perzinahan, penistaan agama, maupun KDRT. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya dan bermoral. Kita punya nilai-nilai luhur dari ajaran budaya dan agama. Kita bukan bangsa barbar yang tak beradab," jelas Bamsoet.

Bamsoet juga berjanji kepada jajaran pengurus MUI, akan mendorong kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan dan pihak terkait agar MUI bisa menjadi satuan kerja (satker) tersendiri. "Saya akan meminta kepada Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan MUI bisa menjadi satker sendiri. Karena, kita ketahui MUI sangat banyak mengurusi permasalahan umat, sementara anggaran yang didapat jauh dari mencukupi," tambah Bamsoet.

Hadir dalam acara ini, antara lain Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Umum MUI Prof Dr Yunhar Ilyas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, Sekjen MUI Dr Anwar Abbas. Sedangkan Bamsoet datang didampingi anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad. ***



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment