Kemenaker RI Tetapkan 2 Industrial sebagai Kawasan Zona Bebas Pekerja Anak di Banten

By Reaksi Nasional 27 Feb 2018, 13:51:27 WIBJabar dan Banten

Kemenaker RI Tetapkan 2 Industrial sebagai Kawasan Zona Bebas Pekerja Anak di Banten

Keterangan Gambar : Dirjen PPK dan K3 Kemnaker Sugeng Priyanto (ist)


Oleh Peterson Nainggolan

REAKSI SERANG – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menetapkan kawasan Industrial Krakatau Industial Estate Cilegon dan Modern Cikande Industrial Estate (MCIE) sebagai kawasan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) di Banten.

Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker Sugeng Priyanto mengatakan, kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia menjadi target prioritas program bebas pekerja anak.  Pemberlakuan zona bebas pekerja anak di kawasan industri ini merupakan salah satu langkah menghapus budaya mempekerjakan anak di Indonesia.

“Anak, adalah masa depan bangsa yang pada dirinya diharapkan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme dan ahlak mulia. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang,” demikian dikatakan Dirjen PPK dan K3  Sugeng Priyanto mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI  M Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan dalam Pencanangan Indonesia Bebas Pekerja Anak di MCIE Serang, Selasa (27/2/2018).

Dalam pencanangan penarikan pekerja anak tersebut, ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya menanggulangi masalah pekerja anak. Di antaranya, adalah program nasional Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang mengkhususkan pada pengurangan pekerja anak, terutama yang bekerja pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) dan pekerja anak yang putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Sepanjang 2008 - 2017, program ini telah mengembalikan 98.956 pekerja anak. Untuk 2018, pemerintah menargetkan menarik 17.500 pekerja anak yang akan dikembalikan ke dunia pendidikan.

Menurut Dirjen Sugeng, pencanangan tersebut menjadi sebuah upaya nyata bentuk keberpihakan, kepedulian, dan dukungan seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, melalui pendekatan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di kawasan industri.

“Soal pekerja anak bukanlah masalah yang sederhana yang melibatkan banyak pihak. Pekerja anak menjadi isu yang kompleks karena berkaitan dengan masalah pendidikan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya,” ujar Sugeng.

Oleh karenanya, Dirjen Sugeng meminta pelarangan pekerja anak di kawasan-kawasan industri dapat menjadi momentum penghapusan pekerja anak di seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keterlibatan asosiasi pengusaha, serikat buruh, LSM, dan pemerintah daerah juga diperlukan dalam program penarikan pekerja anak ini.

“Pemerintah terus berupaya mengembangkan  jejaring/kemitraan dengan semua pihak agar masalah pekerja anak dapat ditangani secara komprehensif, tuntas dan berkesinambungan,” katanya.

Selain itu, kata dia, untuk melindungi pekerja anak pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No 182 tentang Larangan dan tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan pengaturan terkait pekerja anak ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Mari kita jadikan pencanangan ini sebagai momentum untuk mewujudkan kebangkitan generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas, baik kualitas fisik, mental dan intelektualnya,” ucapnya. ***



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment