Ego Pribadi Penting Disingkirkan untuk Pelaksanaan Perlindungan PMI

By Reaksi Nasional 08 Okt 2021, 14:54:28 WIBNasional

Ego Pribadi Penting Disingkirkan untuk Pelaksanaan Perlindungan PMI

Keterangan Gambar : Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Ist)


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI BANDUNG – Sinergi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan swasta untuk melaksanakan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan hal utama yang harus dilakukan. Sebab tidak mungkin hanya pemerintah saja yang melindungi para pahlawan devisa itu, tetapi juga kalangan swasta. Dari sisi swasta menerapkan perlindungan itu adalah tidak merekrut dan menempatkan PMI di luar prosedur yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berbagai kebijakan dan peraturan perundang undangan mengenai pelaksanaan perlindungan PMI yang dibuat pemerintah masih saja kerap dilanggar para oknum penempatan PMI. Akibatnya, perlindungannya sangat minim bahkan sulit untuk ditangani bila PMI itu berstatus ilegal.

Terkait itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak semua lembaga dan kementerian serta masyarakat yang ikut menangani PMI untuk turut aktif dan concern saling berkolaborasi memberikan perlindungan kepada PMI. Upaya dan kerjasama mengawal pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting untuk mewujudkan perlindungan kepada PMI yang akan berangkat, sedang bekerja dan setelah bekerja dari luar negeri.

"Kami sangat yakin, jika kita saling mengawal pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 secara bersama dan bersinergi dengan menyingkirkan dan meninggalkan ego serta kepentingan pribadi, maka PMI akan merasakan langsung perlindunganya, yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas," kata Ida saat memberikan sambutan di acara rapat koordinasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/10).

Menaker Ida menjelaskan pelindungan PMI dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi. Koordinasi yang terintegrasi ini menjadi syarat mutlak melaksanakan pelindungan karena hal itu tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh satu kementerian/lembaga saja," kata Ida.

Terkait pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural, Ida mengatakan akan dilakukan melalui penguatan peran Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah serta pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Satuan Tugas ini sudah dibentuk sejak 2015 dan terdapat di 25 daerah titik debarkasi/embarkasi daerah asal PMI.

Selain itu, pelindungan PMI juga dilakukan ketika mereka bekerja di negara penempatan, melalui peran atase ketenagakerjaan/staf teknis ketenagakerjaan/kabid ketenagakerjaan. Mereka tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kesesuaian penempatan PMI, tapi juga pendataan, pemenuhan persyaratan kerja, pelaksanaan perjanjian kerja (PK), perubahan dan perpanjangan PK, dan penanganan permasalahan PMI.

Ida menyebutkan, jika masyarakat memilih bekerja ke luar negeri maka harus menggunakan jalur yang aman dan prosedural. Semua pelayanannya ada di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

"Melalui forum ini saya mengajak masyarakat jika ingin bekerja ke luar negeri, bekerjalah secara prosedural, datanglah ke LTSA. Jika tidak ada LTSA terdekat, datanglah ke dinas-dinas ketenagakerjaan. Harus mengikuti prosedur-prosedur yang benar. Kami bangun LTSA ini dalam rangka memberikan perlindungan," tegas Ida. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment