DPRD Kabupaten Cirebon Sahkan Tiga Raperda Jadi Perda

By Reaksi Nasional 09 Jun 2021, 13:54:09 WIBJabar dan Banten

DPRD Kabupaten Cirebon Sahkan Tiga Raperda Jadi Perda

Keterangan Gambar :


Oleh Hafidzudin

REAKSI CIREBON.- DPRD Kabupaten Cirebon mengesahkan tiga raperda menjadi perda pada Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (8/6/21).

Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana mengatakan, dari empat raperda baru tiga raperda yang baru disahkan. Tiga raperda tersebut di antaranya Raperda tentang Pemukiman Kumuh, Raperda tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

“Hari ini tiga dari empat raperda yang sudah disahkan. Sebelumnya raperda yang dibahas oleh Pansus 1 sudah disahkan. Tinggal Satu raperda tentang ketertiban umum (tibum) masih dalam pembahasan,” jelas Rudiana.

Rudiana mengungkapkan, dengan disahkannya raperda tersebut semua pansus DPRD secara resmi dibubarkan.

“Kami juga membubarkan pansus DPRD. Dan kemungkinan akan dibentuk pansus dengan raperda baru yang sudah diagendakan di propem perda tahun 2021,” katanya.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, dengan disahkannya tiga raperda ini, pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk pelaksanaan raperda baru.

“Kami pemerintah daerah akan terus melangkah untuk memgantisipasi raperda yang baru karena sudah ada landasan hukumnya,” ungkap Imron.

Disinggung soal raperda pemerintah desa, Imron mengatakan, dalam waktu dekat Kabupaten Cirebon akan menggelar Pilihan Kuwu (Pilwu) serentak. Bahkan, menurutnya, dengan adanya raperda tentang pemerintahan desa ini diharapkan bisa diterapkan saat pilwu serentak dilaksanakan.

Imron mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 pada pelaksanaan pilwu serentak ada beberapa TPS di setiap desanya. Akan tetapi di masa pandemi ini ada berbagai aturan di antaranya menerapkan protokol kesehatan.

“Jadi pandemi ini mengubah segalanya baik panitia maupun anggarannya. Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prokes,” katanya.

Selain itu Imron mengatakan, dengan adanya raperda ini, panitia bisa mengatur pelaksanaan supaya tidak ada kerumunan.

“Panitia nantinya akan melakukan warning kepada calon kuwu sebelum dan sesudah pelaksanaan pilwu. Misalkan adanya pelanggaran prokes dengan sanksi diskualifikasi belum kita lakukan. Tetapi sanksi administratif tetap ada serta sanksi hukum akan kita lakukan,” pungkas Imron. (R1)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • spacydradia

    buy plaquenil [url=https://chloroquinestablet.com/ ]buy chloroquine phosphate canada ...

    View Article
  • spacydradia

    chlorochin https://chloroquineclinique.com/ - can i buy chloroquine over the counter ...

    View Article
  • Trelieliehede

    <a href="https://tadalafiloz.com/ ">tadalafil </a> ...

    View Article
  • Etetleallosaugs

    cloroquina [url=https://aralenhydroxychloroquine.com/ ]chloroquine buy [/url] <a ...

    View Article