Disnakertrans Jabar Buka Posko Pengaduan THR

By Reaksi Nasional 16 Mei 2019, 16:12:05 WIBJabar dan Banten

Disnakertrans Jabar Buka Posko Pengaduan THR

Keterangan Gambar : Ilustrasi


Oleh Ferry Ardiansyah

REAKSI BANDUNG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan (THR) Hari Raya 2019.

Pembentukan posko satgas tersebut, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan .

"Tunjangan Hari Raya merupakan sebuah bentuk pemerataan ekonomi dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja/buruh untuk menopang seluruh kenaikan harga bahan pokok selama periode hari raya," ungkap Kepala Disnakertrans Jabar, Ade Afriandi dikantornya, Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (16/5).

Menurutnya ada sejumlah hal yang harus dipahami oleh seluruh perusahaan dan pekerja. Seperti sifat THR dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dari yang awalnya adalah bersifat rekomendatif sekarang telah bersifat wajib.

Dikatakannya karena sifat pemberian THR adalah wajib, maka bagi yang tidak memberikannya akan ada sanksinya sesuai dengan yang diatur dalam Permenaker No. 20 tahun 2016. Sanksi administratif dalam ketentuan tersebut disesuaikan dengan sanksi-sanksi lain yang terkandung dalam PP 78/2015.

"Artinya perusahaan dapat dibekukan kegiatan usahanya apabila dengan sengaja tidak memberikan THR kepada para pekerjanya. Dan karena sifatnya wajib serta terancam sanksi, maka penegakkan hukum atas pemberian THR ini akan diawasi langsung oleh para Pengawas Ketenagakerjaan," tuturnya.

Ade menuturkan Pengawa Ketenargakerjaan akan melakukan tugasnya, melalui 5 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Disnakertrans Jabar yang tersebar di seluruh Jawa Barat.

Selain itu, terkait dengan siapa pekerja yang berhak menerima THR, maka dengan adanya Permenaker No. 06 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Maka pekerja/buruh yang menerima THR adalah pekerja PKWT(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)maupun PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), termasuk pekerja/buruh yang telah melewati masa kerja 1 bulan berturut-turut pada sebuah perusahaan.

"Jadi, pekerja atau buruh dalam masa percobaan di bawah 3 bulan kerja pun menerima THR, asalkan dia telah melalui masa 1 bulan kerja pada saat jatuhnya waktu hari raya jatuh," katanya.

Hal yang lain juga menjadi sorotan, yakni tata cara perhitungan besarnya THR. Bagi pekerja/buruh PKWTT atau tetap dengan masa kerja lebih dari 1 tahun maka sudah jelas mendapatkan 1 bulan upah.

"Bagi pekerja bulanan atau borongan yang belum 1 tahun kerja namun sudah lewat 1 bulan kerja, maka perhitungannya mohon diperhatikan. Di dalam Surat Edaran Menteri, perhitungannya cukup jelas, namun bagi siapa saja yang berselisih mengenai perhitungan tersebut, silahkan menanyakannya pada petugas pengawasan di posko pengaduan," pungkasnya. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • gajjosk

    ??????? ?? ??????????!!!!! ...

    View Article
  • Indocommco

    Ya benar sekali SDM kita masih kurang mengenal perkembangan teknologi, bahkan masih ...

    View Article
  • toko bunga Jakarta

    Tanaman hias di sepanjang jalan di Jakarta jika sudah masuk musim kemarau menjadi ...

    View Article
  • Konsultan Pajak

    Biasanya penunggak itu malas bayar atau gak tahu cara hitungnya, lebih baik dateng ...

    View Article