Dinas PUPR Kab Bekasi dan Kontraktor Diduga Kongkalikong
Pembangunan Jembatan Pantai Bhakti Dibiarkan Mangkrak & DED Dirubah

By Reaksi Nasional 23 Sep 2019, 14:56:19 WIBReaksi Bekasi

Dinas PUPR Kab Bekasi dan Kontraktor Diduga Kongkalikong

Keterangan Gambar :


Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi dituding dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pantai Bhakti tahap 2 diduga "kongkalikong" dengan pihak PT Bona Jati Mutiara selaku kontraktor yang melaksanakan pembangunan jembatan tersebut.

Tudingan tersebut dikarenakan pembangunan jembatan Pantai Bhakti tahap 2 yang menelan anggaran 43 miliar itu dibiarkan mangkrak.

Padahal masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut dan para pengguna jalan yang kerap melintas sangat membutuhkan pembangunan jembatan, demi memudahkan perjalanan serta meningkatkan perekonomian.

 

Hal itu diungkapkan Ketua LSM Komite Masyarakat Pedulu Indonesia, Ergat Bustomy kepada Reaksi, Senin (23/9). Menurut Ergat, dengan terhentinya pembangunan jembatan itu, kita mengidikasikan ada yang tidak beres dengan pembangunannya. Indikasi semakin kuat dengan dikembalikannya alat berat dan material yang sempat di mobilisasi pihak kontraktor beberapa waktu lalu saat kontrak kerja ditabdatangani.

"Ada indikasi Dinas PUPR dan PT Bona Jati Mutiara "kongkalikong", sebab mobilisasi alat dan material dihentikan dan dibawa pulang. Sehingga jembatan itu terkesan mankrak, padahal masyarakat butuh jembatan itu," ujar Ergat.

Apalagi kata Ergat menambahkan, pembangunan jembatan Pantai Bhakti itu sesuai DED yang dibuat Konsultan Perencana PT Parama Mulabakti pada tahun 2016 seharusnya bentangan 60 meter, hal itu sesuai kontrak kerjanya. Namun pada pembangunan tahap 2, oleh Dinas PUPR yang diduga bekerjasama dengan pihak kontraktor dirubah menjadi bentangan 120 meter.

Akibat adanya perubahan bentangan tersebut, sehingga sesuai aturan yang berlaku pihak Kementerian PUPR mengharuskan ada izin keselamatan pengguna jalan dan jembatan. Padahal izin itu belum dikantongi pihak Dinas PUPR maupun PT Bona Jati Mutiara selaku kontraktor.

"Bentangan jembatan dirubah, dan tidak sesuai DED awal. Seharusnya bentangannya 60 meter, namun dirubah DED menjadi 120 meter. Sehingga dengan bentangan 120 meter harus ada izin keselamatan, sementara bentangan 60 meter kan tidak perlu ada izin itu," imbuh Ergat.

Diungkapkan Ergat, perubahan DED jembatan Pantai Bhakti di tahap 2 itu diduga tanpa melalui PT Parama Mulabakti selaku konsultan perencana yang memenangkan tender perencanaan. Bahkan ada desas-desus, perusahaan konsultan itu diduga hanya pinjam perusahaan, namun pelaksananya merupakan orang dalam di Dinas PUPR

“. Dan kita menelusuri selentingan tersebut. Apalagi kontraktor jembatan tahap 2 ini (Sagala), merupakan pelaksana pembangunan jembatan ditahap 1,” beber Ergat.

Pemberitaan yang lalu, pembangunan jembatan Pantai Bhakti tahap 2 yang menghabiskan anggaran Rp43 milyar APBD Kabupaten Bekasi, dituding akibat belum adanya Surat izin keselamatan pengguna jalan dan jembatan yang dikeluarkan pihak Kementerian PUPR.

Sehingga akibat belum dikantonginya izin tersebut, proyek pembangunan jembatan itu dihentikan karena dikhawatirkan dapat membahayakan keselamat masyarakat pengguna jalan. Belum dikantongi izin itu, terindikasi akibat kelalaian dan kesalahan Pejabat PUPR Kab Bekasi.

Hal itu diungkapkan seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya kepada Reaksi, Kamis (19/9/2019). Menurut sumber Reaksi yang meminta namanya dirahasiakan itu menyebutkan, karena kelalaian tersebut pembangunan jembatan tidak bisa dilanjutkan. Bahkan pembangunan terancam batal hingga keluarnya surat izin keselamatan, karena bentangan jembatan yang dibangun bentangan 120 meter.

Ditambahkan sumber, sebenarnya izin keselamatan pengguna jalan dan jembatan tidak perlu diajukan kepihak Kementerian, apabila pihak Dinas PUPR Kab Bekasi tidak melakukan perubahan terhadap DED awal pembangunan jembatan pantai bhati yang bentangannya 60 meter.

Anehnya, meskipun pihak Dinas PUPR Kab Bekasi melakukan perubahan bentangan jembatan pantai bhakti, namun perubahan bentangan jembatan tersebut tidak dibarengi dengan melakukan penelitian dan pemahaman regulasi. Sehingga izin keselamatan tidak ditempuh dan diurus, padahal ada aturan yang mewajibkan itu.

Apalagi, kata sumber, pelaksana pembangunan jembatan pantai bhakti sebenarnya orang yang sama, namun perusahaannya yang berbeda. Sebab, tahap kedua ini PT Bona Jati Mutiara yang menjadi pemenang tender, sementara saat tahap pertama perusahaan yang lain sebagai pemenang, akan tetapi pelaksananya orang yang sama.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Heru Pranoto mengakui kesalahannya dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Jembatan Pantai Bhakti tahap 2.

Kesalahan itu diakui Heru Pranoto, karena pihaknya tidak mengetahui adanya aturan Geo teknik sertifikat kontur tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Pantai Bhakti yang bentangannya 120 meter. Sehingga akibat ketidaktahuan itu, pembangunan jembatan gagal.

"Saya tidak tidak tau ada aturan Permen PUPR. Kalau dikatakan saya lalai, ya mungkin bisa," ujar Heru.

Diakui Heru, saat perencanaan pembangunan tahun 2016 sudah ada kajian teknis kontur tanah dari pihak konsultan, sehingga terjadi pelaksanaa tahap pertama di tahun 2017. Namun di pelaksanaan pembangunan tahap kedua, ternyata konsultan perencanaan tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai persyaratan untuk tim Geo teknis struktur tanah sesuai Permen PUPR. Sehingga pekerjaan pelaksanaannya dibatalkan.

Atas dasar itulah, pembangunan jembatan pantai bhakti tahap 2 dengan No SPK: 602.1/35/SPP-PPK/PJJ-DPUPR/2019 yang anggarannya Rp43 milyar dihentikan. Untuk itu, pembangunan jembatan tersebut tidak akan terserap pada tahun 2019.

Untuk itu, pihaknya mengajukan permohonan uji laboratorium (tes Soil) tanah kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga saat ini pihaknya masih menunggu surat rekomendasi dari Kementerian, setelah ada surat uji dan rekomendasi tersebut baru pekerjaan dilaksanakan. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Cindyghcoego

    cialis cost <a href="https://uspaxil.com/#">paxil onlime</a> buy ...

    View Article
  • September is Healthy Aging Month

    What's up colleagues, nice article and pleasant arguments commented here, I am ...

    View Article
  • Cindyuscoego

    cialis <a href="http://profcialis.com/">cialis coupons online</a> ...

    View Article
  • Oegank

    Penjara kan pejabat Pemda DKI yg berbuat semena2, dan segera bayarkan hak ahli ...

    View Article