Diduga Langgar PP 54 Tahun 2017, Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Harus Dicopot

By Reaksi Nasional 08 Okt 2019, 19:40:34 WIBReaksi Bekasi

Diduga Langgar PP 54 Tahun 2017, Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Harus Dicopot

Keterangan Gambar :


Oleh Sihar Pardede

REAKSI BEKASI – Dirut PDAM Tirta Bhagasasi diduga telah melanggar PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD, sehingga mengakibatakan penghasilan dari perusahaan tersebut sulit mencapai target PAD. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC LSM Forkorindo Kota Bekasi Herman Sugiharto kepada Reaksi, Selasa (8/10/2019).

Menurutnya, keberadaan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bagasasi dan PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM),  dinilai belum berhasil memberikan keuntungan terhadap Pendapatan  Asli Daerah (PAD).

PDAM Tirta Bhagasasi yang memiliki pelanggan lebih dari 200.000 pelanggan, hingga saat ini hasilnya masih jauh dari harapan PAD. Padahal, Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2017 menambahkan modal untuk PDAM Tirta Bhagasasi Rp82 miliar. Kemudian pada 2018 Pemkab Bekasi menambahkan penyertaan modal Rr197 miliar lebih.

Namun hasilnya Pada 2016 PAD PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp12 miliar, kemudian pada 2018 PAD PDAM Tirta Bhagasasi anjlok menjadi Rp4 miliar.

Atas fakta tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia ( DPC LSM Forkorindo) Kota Bekasi Herman Sugiharto menilai pendapatan itu tidak sebanding dengan modal yang dikucurkan oleh Pemkab dan Pemkot Bekasi.

"Saya sangat menyayangkan kedua BUMD itu karena tidak mampu meningkatkan PAD di antaranya  PDAM Tirta Bhagasasi tahun 2016 hanya 12 miliar kemudian tahun 2018 anjlok hanya 4 miliar. Hal serupa juga terjadi di PT BBWM  yang mengelola minyak dan gas dengan Pertamina, tahun 2012 hanya 70 miliar bukannya naik setiap tahun malah turun dratis tahun 2017 hanya 13 miliar, dan di tahun 2018 hanya 2,5 miliar. Padahal setiap tahun digelontorkan bantuan penyertaan modal puluhan miliar oleh Pemkab Bekasi bahkan sampai ratusan miliar. Itu belum termasuk bantuan modal dari Pemkot Bekasi khususnya untuk PDAM Tirta Bagasasi,karena BUMD itu adalah milik Pemkot dan Pemkab Bekasi,” ujar Herman di kantornya, Selasa (8/10/19).

Herman juga menduga Usep Rahman Salim selaku direktur utama PDAM Tirta Bhagasasi telah melanggar PP 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 30  yang menyatakan setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

“Karena ada dugaan pelanggaran PP 54 tahun 2017 tentang BUMD,  saya minta kepada Bupati dan walikota Bekasi harus segera pecat Usep dari jabatan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi karena sudah terindikasi kolusi dan nepotisme, yang akhirnya akan terjadi korupsi berjamaah,” ungkapnya.

“Tentunya, kalau Dirut PDAM Tirta Bhagasasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kepemimpinanya, apa yang diharapkan oleh Pemkab dan Pemkot Bekasi tidak tercapai untuk perekonomian daerah,” tutupnya. (R1)

 

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Cindyghcoego

    cialis cost <a href="https://uspaxil.com/#">paxil onlime</a> buy ...

    View Article
  • September is Healthy Aging Month

    What's up colleagues, nice article and pleasant arguments commented here, I am ...

    View Article
  • Cindyuscoego

    cialis <a href="http://profcialis.com/">cialis coupons online</a> ...

    View Article
  • Oegank

    Penjara kan pejabat Pemda DKI yg berbuat semena2, dan segera bayarkan hak ahli ...

    View Article