Diduga Korupsi, Menaker dan Kejagung Diminta Periksa Kepala BLK Samarinda

By Reaksi Nasional 22 Apr 2021, 15:51:35 WIBNasional

Diduga Korupsi, Menaker dan Kejagung Diminta Periksa Kepala BLK Samarinda

Keterangan Gambar : Ketua LSM PPHK Saut M Silaban


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Sejumlah persoalan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan mulai terungkap, salah satunya pengadaan konsumsi para peserta pelatihan yang jumlah anggarannya mencapai miliaran rupiah. Dalam pengadaannya, diduga kepala BLK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/jasa serta pihak perusahaan ikut bersekongkol untuk memonopoli pelaksanaanya.

            Penggiat anti korupsi yang bernaung dalam Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Penegakan Hukum dan Keadilan (LSM PPHK) Saut Silaban menduga ada monopoli kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan konsumsi dan cuci pakaian di BLK Samarinda yang berujung pada dugaan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

            “Dalam tender pengadaan konsumsi dan cuci pakaian di BLK Samarinda, saya  menduga terjadi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan pihak perusahaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa. Akibat dari monopoli ini saya menduga terjadi KKN di BLK Samarinda,” kata Saut kepada Renas, di Jakarta, Kamis (22/4).

            Untuk menertibkan pengadaan konsumsi tersebut, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah segera memanggil dan memeriksa Kepala BLK Samarinda beserta PPK dan pejabat pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Bahkan ia juga mendesak Kejaksaan Agung untuk ikut menanganinya agar ada transparansi pemeriksaan dalam dugaan KKN itu.

            Bukti atas dugaan monopoli dan KKN itu, kata Saut tertera pada situs resmi LPSE.Kementerian Ketenagakerjaan RI di satuan kerja BLK Samarinda. Bukti tersebut menunjukan hanya ada dua perusahaan selalu dimenangkan dalam tender pengadaan konsusmi sejak 2018 – 2021. “Coba, apakah ini bukan monopoli,” katanya keheranan.

            Sesuai yang tertera pada situs resmi LPSE.Kementerian Ketenagakerjaan, kedua perusahaan itu adalah CV.KIARRA dengan alamat Jl. Rotan Pulut No.12, Samarinda dan CV. BANJAR SARI CATERING yang beralamat di Jl. Wiluyo Puspoyudo, No. 26, Rt 026 Kel. Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur.

            Dalam situs itu juga tertera CV. Banjar Sari Catering memenangkan tender pengadaan konsumsi peserta pelatihan Non boarding pada 2021 dengan nilai anggaran Rp. 993. 440 juta. Kemudian pada 2019, perusahaan tersebut kembali dimenangkan menyediakan konsumsi dengan anggaran Rp 624.400.000.

            Selanjutnya, BLK Samarinda memenangkan Perusahaan CV. Kiarra melaksanakan penyediaan konsumsi pada 2018 dengan anggaran Rp 1.596.000.000. Di tahun  2019 dan 2020, perusahaan kembali dimenangkan dengan anggaran Rp 968.800.000 dan Rp 1.645.440.000.

Saut menduga, hampir seluruh BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat itu,  tapi salah satu yang paling menonjol adalah BLK Samarinda.

“ Kami sudah memiliki dua alat bukti tentang dugaan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan para pelaku. Kami  tinggal melaporkan saja ke aparat penegak hukum agar prosesnya lebih jelas dan transparan,” kata Saut sambal menambahkan, seluruh apartur sipil negara harus memahami amanat  dan  perintah  Presiden  Republik  Indonesia Joko  Widodo untuk  menanamkan  dan  memiliki  semangat  memberantas  KKN yang  selama  ini  menjadi permasalahan Bangsa  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala BLK Samarinda Andri Susila mengaku akan mengklarifikasi sekaligus membalas surat LSM PPHK tersebut. “Kami sudah menerima surat dari  LSM PPHK dan saat ini sedang kami proses untuk menjawab dan mengklarifikasi surat tersebut,” kata Andri ketika dikonfirmasi melalui Whatshap.

Sebagaimana diketahui, ada aturan sanksi yang menjerat pelaku usaha sesuai amanat Pasal 47 UU No. 5/1999 yang menyebutkan, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, berupa: perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir c); dan/atau penetapan pembayaran ganti rugi ( pasal 47 ayat (2) butir f); dan/ atau pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (pasal 47 ayat (2) butir g).

Terhadap pelanggaran pasal 22 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5/1999 berupa:pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (pasal 48 ayat (2)), pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3)), dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2).

Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelanggaran pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 5/1999 berupa: pencabutan izin usaha, atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • crydradcavy

    viagra no prescription [url=https://viagrasildenafils.com/ ]generic viagra [/url] buy ...

    View Article
  • AnnaClink

    [url=http://viagraltab.com/]how to buy viagra usa[/url] ...

    View Article
  • Seargerefonge

    dissertation help online <a href=" https://collegeessaylke.com/ ">paying ...

    View Article
  • EvaClink

    [url=http://healthdrx.com/]where to buy retin a gel[/url] ...

    View Article