Diduga Gunakan Surat Palsu Oknum Pejabat BPN Dipolisikan
* Terkait Lahan di Jaya Mukti Kabupaten Bekasi ** Permohonan Pendaftaran Sudah Dicabut, Dihidupkan K

By Reaksi Nasional 08 Feb 2018, 08:46:54 WIBNasional

Diduga Gunakan Surat Palsu Oknum Pejabat BPN Dipolisikan

Keterangan Gambar : BPN Kab. Bekasi


Oleh Tim Reaksi

Sekitar September 2016, Maat Bin Ano Kari dan Sarta Ano Kari, selaku ahli waris dari Ano Bin Kari, pemilik sebidang tanah 6.770 m2 di Desa Jaya Mukti, Kabupaten Bekasi, merasa kaget setelah mengetahui tanah itu diklaim pihak lain. Mereka pun menempuh jalur hukum dan melaporkan oknum pejabat BPN yang diduga menggunakan surat palsu.  

SEBIDANG tanah Letter C No. 15 Persil 684 dengan luas tanah 6.770 meter persegi tepatnya berada  di Kampung. Kandang Gereng RT001 RW006, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Pihak yang mengklaim tanah tersebut yakni Onan bin Tompel melakukan pendaftaran tanah pada 5 September 2016, berdasarkan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan atau penegasan hak dengan Nomor Berkas 98742/2016 atas nama Onan Bin Tompel.   

Atas pendaftaran tanah yang dilakukan Onan Bin Tompel tersebut, Maat Bin Ano Kari dan Sarta Ano Kari, melalui kuasa hukumnya Jay Tambunan & Partner mengajukan keberatan dan permohonan penghentian dan menolak melanjutkan pengurusan tanah pertama kali yang dimohonkan Onan Bin Tompel ke BPN Kabupaten Bekasi.

Menurut Jay Tambunan, bidang tanah yang diukur dan dimohonkan Onan Bin Tompel telah overlap dengan tanah Ano Bin Kari. Selain itu, sekaligus pada 14 Februari 2017, Maat Bin Ano Kari mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas tanah Letter C No. 15 Persil 684 miliknya.

Atas permohonan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Maat Bin Ano Kari tersebut, pada 17 Februari 2017, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Dirwan Dachri mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor: 249/300-32.16/II/2017 ke Onan Bin Tompel yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan atau penegasan Hak dengan Nomor Berkas 98742/2016,  05 September 2016 atas nama Onan  Bin Tompel dkk ditangguhkan.

Sedangkan proses pendaftaran tanah atas nama Maat Bin Ano Kari berjalan lancar tanpa ada hambatan dan halangan yang berarti. Namun, di tengah perjalanan Onan Bin Tompel CS melakukan perlawanan dengan tetap mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada BPN Kabupaten Bekasi dan bersikukuh bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orangtuanya yang bernama Tompel Bin Saimin. 

Akibat perbuatan itu, Maat Bin Ano Kari melaporkan Onan Bin Tompel CS ke Polres Metro Bekasi Kabupaten dengan dua laporan sekaligus.

Laporan Polisi Nomor: LP/236/141-SPKT/K/III/2017/SPKT/Restro Bekasi atas nama Pelapor Bilher Situmorang, tanggal 11 Maret 2017, melanggar pasal 378 KUHP Dan 372 KUHP, Penipuan dan Penggelapan dan sekarang ini tahapannya sudah di persidangan dan Onan Bin Tompel cs sudah menjadi terdakwa di PN Bekasi.

Sedangkan Laporan Polisi: LP/235/140-SPKT/K/III/2017/Restro Bekasi atas nama Pelapor Mahfud, tanggal 11 Maret 2017, diduga melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau pemalsuan.

“Dengan adanya LP tersebut, pada saat bersamaan pejabat setempat seperti Kepala Desa Jaya Mukti dan Camat Cikarang Pusat membatalkan serta mencabut berkas-berkas permohonan pengukuran atau pendaftaran konversi atas nama Tompel Bin Saimin, dan mengajukan surat pembatalan tersebut kepada Kepala BPN Kabupaten Bekasi,” kata Jay Tambunan kepada  Reaksi, Rabu (7/2).

Hal itu sesuai Surat Keterangan Pembatalan Nomor: 590/130/Pem/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan Kepala Desa Jaya Mukti H. Martin Harjawinata.

Surat Pembatalan Berkas Surat-Surat Permohonan Pengukuran/Pendaftaran Hak Letter C. 405 Persil 684 a/n Tompel Bin Saimin, Nomor: 590/12/Pem.D/III/2017, tanggal 16 Maret 2017 yang ditujukan Kepada Kepala BPN Kabupaten Bekasi dan Surat Pembatalan Berkas Surat-Surat Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran/Konfersi A/N Tompel Bin Saimin, Nomor: 590/ /Pem.Ds/IV/2017, Tanggal 12 April 2017 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Bekasi.

“Yang pada intinya menyatakan bahwa Letter C Desa Jaya Mukti Nomor: 405 persil 684 atas nama Tompel bin Saimin, Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 590/24/Pem/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, Surat Keterangan riwayat tanah nomor: 590/24/Pem I/2017 tanggal 25 Januari 2017, Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor: 590/24/Pem/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, Surat pernyataan penguasaan tanah fisik (Sporadik) tanggal 25 Januari 2017 dinyatakan dibatalkan dan cacat demi hukum,” katanya.

Dengan adanya pencabutan dan pembatalan berkas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi itu, Kepala BPN Kabupaten Bekasi melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha bernama Budiyarsih, mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Onan Bin Tompel dengan Surat Nomor: 766/300-32.16/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang pada inti pokoknya menolak penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Onan Bin Tompel.

Selain itu mengembalikan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan ataupenegasan Hak dengan Nomor berkas 98742/2016 tanggal 05 September 2016, serta meminta agar Onan Bin Tompel mengambil berkas yang pernah diajukan kepada BPN Kabupaten Bekasi.

“Wajar dan seharusnya Sertifikat Hak Milik atas nama Maat Bin Ano sudah diterbitkan mengingat tahapan untuk pendaftaran tanah tersebut sudah dilalui dengan baik dan sempurna ditambah jangka waktu prosesnya pun telah  memakan waktu lebih kurang lebih kurang 10 bulan atau 304 hari dari yang seharusnya 98 hari sebagaimana ditentuka pada peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010,” ujarnya.

Lebih anehnya lagi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha Budiyarsih mengeluarkan surat permohonan keberatan diterbitkannya SHM atas nama Maat Bin Ano, dengan Surat Nomor: 1626/300.32.16/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 dengan alasan permohonan Maat Bin Ano belum dapat diproses karena adanya surat keberatan dari Onan Bin Tompel tanggal 7 Desember 2017.

Menurut Jay, Kepala BPN kembali menghidupkan dokumen permohonan Bin Tompel yang sudah dicabut camat dan kepala desa setempat dan bahkan Kepala Kantor BPN Bekasi telah pernah mengembalikan berkas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan atau penegasan hak itu.

Karena Kepala Kantor BPN menghidupkan kembali dokumen Onan Bin Tompel  itu, pejabat BPN Budiyarsih telah dilaporkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat 2 KUHP dan atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang karena jabatan sebagaimana dimaksud pasal 421 KUHP, terbukti dengan adanya laporan polisi Polisi Nomor: LP/59/27-SPKT/I/2018/Restro Bekasi tanggal 25 Januari 2018. ***



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

  1. gajjosk 19 Mei 2019, 19:51:15 WIB

    ??????? ?? ??????????!!!!!

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • prescription meds without the prescription

    <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">no 1 canadian pharcharmy ...

    View Article
  • khosim

    Have you ever considered about including a little bit more than just your ...

    View Article
  • Cindygocoego

    cialis 20 mg <a href="http://canadianpha.com">cialis canadian ...

    View Article
  • Cindygocoego

    cialis 20 mg <a href="http://canadianpha.com">cialis canadian ...

    View Article