Bulog Sub Divre Cirebon  Minta Jangan Disamakan dengan Suplier
Terkait Program BPNT melalui E-warung

By Reaksi Nasional 18 Mar 2020, 13:34:54 WIBJabar dan Banten

Bulog Sub Divre Cirebon  Minta Jangan Disamakan dengan Suplier

Keterangan Gambar :


Oleh Sukadi

REAKSI CIREBON – Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Non Tunai (BPNT) penerima manfaat desa yang ada di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon diduga dipungli dan tidak sesuai juklak dan juknisnya. Contohnya yaitu beberapa warga Desa Kaliwedi Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, kini mempertanyakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Non Tunai (BPNT), pasalnya ketika mendapatkan bantuan PKH atau penerima manfaat, justru tidak ada sosialisasi atau tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya, tidak seperti yang diungkapkan oleh ketua ICSE saat mengadakan pasar rakyat di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Minggu (16/2/20).

Sesuai dengan instruksi Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyampaikan bahwa hingga 17 Januari 2020, Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos PKH senilai Rp 7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 sebesar Rp 29,3 triliun.

Pada tahun 2018-2019 110 ribu, ditahun 2020 bulan Januari-Februari 150 ribu, sementara di bulan Maret tahun 2020 menjajadi 200 ribu per penerima bantuan. Lanjutnya, kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. “Untuk itu Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” kata Mensos Juliari P Batubara.

Sementara itu, Udi Setiadi, selaku Pelaksana Sosial (Peksos) Kecamatan Kaliwedi, ketika dikonfirmasi di kantor Dinas Sosial, Kabupaten Cirebon mengatakan, terkait program tersebut tidak boleh dipungut sepeserpun, karena dari E-Warung itu sendiri sudah mendapat keuntungan, jadi jika masih ada pungutan dengan alasan membeli atau pengganti plastik itu tidak benar dan harus ditindak lanjuti. “Jika ada masyakat yang yang merasa dirugikan dengan ada dugaan pungutan suruh datang langsung ke saya, maka akan saya tindak. Bagi Kuwu serta perangkat desa tidak boleh memungut biaya sepeserpun dari bantuan PKH atau BPNT,” tegas Udi, Senin (16/3/20).

Pihak Bulog Sub Divre Cirebon, Pahlevi mengatakan, dirinya hanya sebatas marketing seperti yang lainnya yang bertugas menawarkan barang bagi para penerima BPNT yang ada di Kabupaten Cirebon. Selain itu, dirinya juga menginginkan seharusnya Bulog yang notabennya adalah BUMN jangan disamakan dengan distributor/supplier, karena kualitas yang ada di kami itu sudah melalui proses penyaringan beras kualitas bagus, sedangkan dari distributor atau supplier bisa dibilang belum tentu ada penyeringan dari kualitas beras tersebut, tetapi karena ini adalah program dari Kementrian Sosial dan belum ada kerjasama dengan Bulog kami tidak bisa berbuat banyak. Ungkapnya, Selasa (17/3/20).

“Kami menginginkan Bulog jangan disamakan dengan distributor atau supplier terkait kualitas beras, karena untuk kepentingan masyarakat seharusnya memberikan beras yang bagus, jangan hanya mencari keuntungan semata, juga semoga kedepan kementrian Sosial dapat menggandeng Bulog untuk bantuan BPNT, baik yang ada di Cirebon ataupun di wilayah lain yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Dilain pihak Sudjono selaku Ketua (DPC) dewan pimpinan cabang Cirebon mengomentari hal tersebut, jika program BPNT melalui E Warung, apakah menjamin bahwa beras yang dibagikan ke penerima itu sesuai standar gizi yang diprogramkan oleh pemerintah.

“Kenapa tidak bekerjasama dengan Bulog saja yang sudah memenuhi standar secara nasional untuk pangan dan gizi, artinya bukan e warung yang harus ditunjuk. Jika ada perkeliruan siapa yang menjamin dan siapa yang mengawasinya, karena sering kali penerima program tersebut tidak sesuai standar pangan secara nasional,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Koordinator PKH Kabupaten Cirebon, Niamullah mengakui, masih banyak kekurangan dari kegiatan yang digelar melalui Kementerian Sosial. Tapi, ketika ada sinyalemen e-waroeng abal-abal akan dievaluasi dan dilaporkan ke Dinas Sosial.

“Di lapangan kami tidak mengetahui ada yang abal-abal. Kalaupun ada, nanti akan dievaluasi oleh Dinas Sosial. Tentunya harus ada laporan dulu dari bawah untuk melaporkan temuan itu. Bahkan, berdasarkan instruksi Plt Kepala Dinas Sosial, ketika ditemukan harus distop,” ungkapnya, Senin (16/3/20). (R1)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • mohigrt

    ????????????? ?????????????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ???? <a ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article