Belum Ada Rekomendasi Bapenda, Satpol PP Belum Bisa Tertibkan Reklame Tanpa Izin

By Reaksi Nasional 22 Okt 2019, 16:27:56 WIBReaksi Bekasi

Belum Ada Rekomendasi Bapenda, Satpol PP Belum Bisa Tertibkan Reklame Tanpa Izin

Keterangan Gambar :


Oleh Chsrles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi mengaku hingga kini belum bisa melakukan penertiban terhadap sejumlah papan reklame yang disinyalir belum memiliki IMB. Sebab pihaknya belum memiliki rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Padahal rekomendasi Bapenda Kabupaten Bekasi tersebut merupakan dasar bagi pihak Satpol PP melakukan penertiban terhadap reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi. Sehingga Satpol PP masih menunggu rekomendasi Bapenda untuk melakukan penertiban papan reklame yang tidak memiliki IMB tersebut.

"Hingga kini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan Bapenda untuk menertibkan reklame tidak berizin," kata Deny Koesdiana saat dikonfirmasi Reaksi, Selasa (22/10/2019).

Deny Koesdiana yang merupakan Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Kab Bekasi mengatakan, hingga tahun 2019 ini, Bapenda sepengetahuan pihaknya belum memberikan rekomendasi untuk melakukan penertiban terhadap reklame. Rekomendasi yang pernah dikeluarkan Bapenda hanya sekali, yaitu pada tahun 2018.

"Ingat saya, Bapenda hanya sekali memberikan rekomendasi. Itupun tahun 2018 yang lalu," ungkap Deni.

Dikatakan Deni, Satpol PP merupakan eksekutor, sementara yang mengetahui papan reklame yang tidak memiliki IMB adalah Bapenda. Sehingga pihaknya tidak mengetahui reklame mana saja yang belum memiliki IMB, hal itu yang menjadi kesulitan dalam melakukan penertiban reklame tidak berizin.

Selain itu, ungkap Deni menambahkan, iklan reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi hingga kini tidak memiliki sticker masa tayang, sehingga iklan reklame tersebut sulit diketahui mana yang sudah habis masa/waktu tayangnya. Padahal seharusnya sticker penanyangan itu ada dibuat pihak Bapenda, sehingga pihaknya mengetahui iklan reklame yang kadaluarsa agar penindakan bisa maksimal.

"Tidak ada batas penayangan iklan reklame, sehingga tidak diketahui mana yang sudah kadaluarsa," ujar Deni.

Pemberitaan sebelumnya Ketua LSM Kompi, Ergat Bustomy mengatakan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari sektor reklame diduga banyak menguap dan terindikasi bocor. Pasalnya, papan reklame yang tersebar disejumlah lokasi Kabupaten Bekasi tersebut diduga banyak yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) alias bodong.

Selain papan reklamenya belum memiliki IMB, ada dugaan sejumlah iklan reklame yang tersebar di sejumlah lokasi Kabupaten Bekasi disinyalir retribusinya tidak seluruhnya masuk menjadi PAD Kabupaten Bekasi. Apalagi banyak iklan reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi tidak ada waktu penayangannya tertera di papan reklame maupun iklan reklamenya.

Pihaknya mencurigai adanya dugaan kongkalikong dalam pengurusan papan atau tiang reklame. Sebab ada dugaan IMB papan reklame tersebut belum dikantongi, namun sudah berdiri dengan kokoh.

Dikatakan Ergat, pihaknya juga mensinyalir banyak panggung reklame yang tidak memiliki IMB, begitu juga dengan iklan reklame. Pihaknya menduga, hal itu menjadi bancakan oknum yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi. Sebab, hingga saat ini tidak ada tindakan untuk mengantisipadi adanya permainan dalam IMB maupun iklan reklame.

Terlebih, ungkap Ergat menambahkan, hingga saat ini belum ada dilakukan penertiban terhadap papan atau panggung reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi meskipun IMB papan reklame belum ada. Begitu juga dengan iklan reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi, baik di Kawasan Industri, di dalam tol maupun di sejumlah jalan negara dan jalan lainnya.

"Banyak papan reklame yang berdiri, baik di kawasan industri, jalan tol dan jalan negara. Namun mengapa tidak tertera batas waktu penayangan iklan reklame tersebut," beber Ergat.

Dikatakan Ergat, adanya iklan reklame tanpa memiliki sticker masa berlaku, berpotensi menjadi bancakan oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Sebab, akibat tidak adanya sticker itu maka penertiban terhadap iklan reklame sangat sulit, dan masyarakat juga sulit melakukan pantauan dan kontrol terhadap iklan reklame.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak dan Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab Bekasi, Betti saat dikonfirmasi Reaksi mengatakan, PAD Kab Bekasi dari sektor reklame tahun 2018 sekitar 17 milyar. Pada tahun 2019, target PAD dari reklame tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, dan tahun ini sudah terealisasi 75 persen.

Saat Reaksi menanyakan berapa jumlah iklan reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi. Kabid Betti tidak memberikan jawaban, dan meminta Reaksi untuk datang kembali agar pihaknya bisa melihat berkasnya. (R2)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment