Baru 22 Provinsi yang Menetapkan UMP

By Reaksi Nasional 04 Nov 2019, 20:00:57 WIBNasional

Baru 22 Provinsi yang Menetapkan UMP

Keterangan Gambar : Dinar Titus Jogaswitani.


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Hingga saat ini, baru sekitar 22 provinsi  yang telah melaporkan kenaikan Upah Minim Provinsi (UMP) ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian yang dipimpin Ida fauziah itu berharap seluruh provinsi  dapat melaporkannya sebelum akhir November 2019.

“Kami masih tetap menghubungi sekaligus menanyakan provinsi yang belum melaporkan kenaikan upah minim provinsi. Hingga saat ini, teman teman di pusat pro aktif menanyakan dan memantau laporan penetapan UMP dari setiap provinsi,” kata Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani saat dihubungi Senin, (4/11).

Sebagaimana diketahui, penetapan UMP 2020 berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum ditetapkan dan diumumkan secara serentak oleh Gubernur pada tanggal 1 November 2019 dengan keputusan gubernur.

Pada Jumat (1/11) lalu, jumlah provinsi yang tekah melaporkan kenaikan UMP itu baru sekitar 20 provinsi. Kemudian hingga Senin (4/11) naik menjadi 22 provinsi. Dari 20 provinsi yang telah menyampaikan laporan tentang besaran UMP tersebut, sebanyak 19 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Mengomentari itu, Dinar Titus menduga, kemungkinan para gubernur yang belum melaporkan itu sedang sibuk dengan kegiatannya, sehingga belum menetapkan dan melaporkannya ke Kemnaker. Atau, katanya melanjutkan bisa saja sudah diumumkan namun laporannya masih menyusul karena Keputusannya belum ditandatangani oleh gubernur atau belum disampaikan kepada Kami.

“Kita berharap semua provinsi sudah menyampaikan laporannya akhir November 2019 mendatang,” tandasnya.

Kenaikan UMP 2020 dihitung berdasarkan formula yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Kenaikan dan penetapannya ditetapkan gubernur berdasarkan data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dari BPS. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri telah merilis surat soal data inflasi Nasional dan Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 ihwal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 terkait Pengupahan, parameter di atas menjadi perhitungan kenaikan UMP tahun berikutnya.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, berdasarkan data BPS inflasi nasional tercatat 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%, yang kemudian diakumulasi jadi besaran kenaikan UMP 2020.

Namun kalangan serikat pekerja menolak kenaikan UMP tersebut. Mereka bahkan meminta Menaker Ida Fauziah untuk menarik surat edaran itu. Kalangan pekerja meminta agar pemerintah menaikkan UMP sebesar 10-15 persen. (fre)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment