APBD Jabar Tahun 2020 Senilai Rp 46 Triliun

By Reaksi Nasional 02 Des 2019, 11:35:17 WIBJabar dan Banten

APBD Jabar Tahun 2020 Senilai Rp 46 Triliun

Keterangan Gambar :


Oleh FerryArdiansyah/Herry Juhana

REAKSI BANDUNG-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Jawa Barat telah menyepakati dan menandatangi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2020.

APBD senilai Rp 46 triliun itu ditandatangani Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, Wakil Ketua Achmad Ru’ayt, Ineu Purwadewi Sundari, dan Ade Barkah, tidak berkecuali, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 25,2 triliun lebih, dimana angka tersebut didominasi dari pajak daerah sebesar Rp 23,65 triliun.

Ridwan Kamil mengatakan, bahwa penyusunan Raperda APBD TA 2020 berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS, dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019.

"Sehingga pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan," tutur Emil.

Dalam sambutannya, Emil --panggilan karib Ridwan Kamil, mengatakan penyusunan Raperda APBD 2020 berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS, dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019.

Emil pun mengapresiasi pimpinan DPRD Jabar, anggota Badan Anggaran, dan TAPD yang bekerja maksimal dalam melakukan pencermatan, penajaman, dan penyempurnaan, APBD 2020.

Setelah disepakati dan ditandatangani, Raperda APBD TA 2020 akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri dalam kurun 15 hari.

Guna meningkatkan kualitas dan mengakselerasi pembangunan, Emil menginstruksikan kepada OPD untuk merencanakan lelang dengan matang, agar dapat mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabel.

Emil juga menekankan kepada OPD untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam penuntasan seluruh program. "OPD harus bisa bersinergi dengan sejumlah pihak dalam pelaksanaan pembangunan," kata dia.

Selain itu,Emil juga meminta OPD untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan dalam membangun daerah, peningkatan mutu pelayanan, transparansi, serta membuka peluang berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

"Namun tetap sesuai dengan norma ketentuan dan etika yang berlaku, agar visi Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, dapat terwujud," pungkasnya.(R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment