Aliansi Masyarakat Cirebon Gugat Lahan Pertanian Produktif

By Reaksi Nasional 15 Okt 2020, 15:54:31 WIBJabar dan Banten

Aliansi Masyarakat Cirebon Gugat Lahan Pertanian Produktif

Keterangan Gambar :  Demo Aliansi Masyarakat Cirebon di Kantor Bupati Cirebon


Oleh Hafidzudin

            REAKSI CIREBON - Aliansi Masyarakat Cirebon yang terdiri dari gabungan unsur organisasi kemasyarakatan seperti DPP AMPAR Cirebon, DPC Projo Kabupaten Cirebon, dan DPC serikat Petani Indonesia Kabupaten Cirebon, Kamis (15/10/20) gerudug kantor Bupati Cirebon untuk menggugat Pemkab Cirebon agar mempertahankan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon.

Pasalnya Pemkab Cirebon dirasa kurang memperhatikan para petani, terlihat banyaknya alih fungsi lahan pertanian produktif di Kabupaten Cirebon, yang digunakan untuk perumahan bahkan sekarang sedang tren digunakan sebagai lahan kavling untuk diperjual belikan.

            Menurut salah satu orator dalam aksi tersebut, Taspin mengatakan, banyaknya lahan produktif pertanian di Kabupaten Cirebon yang mestinya untuk becocok tanam demi kelangsungan hidup petani, namun justru lahan pertanian tersebut banyak dialih fungsikan, untuk perumahan dan pengkavlingan yang dilakukan oleh para pengembang yang diduga cacat hukum.

Namun dalam pelaksanaanya diduga tidak memperhatikan peratuan yang ada, seperti UU No: 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Produktif berkelanjutan, UU No: 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Keputusan Presiden RI No. 59 tahun 2019 tentang pengendalian Alih fungsi Lahan, Perda Kabupaten Cirebon No. 3 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Perda No. 7 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), Perda No.2 tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, dan Perbup Cirebon No. 32 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Cirebon.

            Sementara itu, melihat adanya aksi dari Aliansi Maysarakat Cirebon yang menuntut Lahan Produktif Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, H. Ali Effendi menuturkan, begitu ada UU tentang perlindungan tanaman dari pusat, pihaknya dari tahun 2020 sudah membuat konsep Perda tentang lahan pertanian berkelanjutan seluas 40.000 hektare.

"Namun kendalanya waktu itu adalah anggaran untuk zonasi 40.000 hektare yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Cirebon.  Anggaranya ini belum dapat," katanya.

            Disampaikannya, pihaknya sudah membuat konsep Perda dan Zonasi dan dirasa tugasnya sudah selesai. "Jadi intinya, kami sudah membuat konsep baik akademik konsep perda, dan zonasi. lahan abadi di Kabupaten Cirebon sudah aman. Tugas kami sudah selesai," ujarnya.

            Saat disinggung terkait masih banyaknya bangunan yang berdiri di lahan produktif, Ali Effendi mengaku bahwa, dengan sudah adanya zonasi 40.000 hektar tersebut, pihaknya tidak akan memberikan izin apapun, karena itu sudah zona lahan pertanian berkelanjutan.

            Beberapa gugatan yang dilayangkan aliansi masyarakat Cirebon diantaranya menuntut agar Bupati Cirebon, menindak dengan tegas oknum pengusaha nakal yang bermain dalam permasalahan pengkavlingan lahan pertanian produktif untuk pemukiman atua perumahan, membuat segera regulasi dalam bentuk Perbup tentang Tata Cara Pembangunan Lingkungan Siap Bangun yang didalamnya memuat terkait pelarangan pengkavlingan lahan pertanian produktif untuk perumahan /pemukiman.

Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon agar segera membuat Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) serta Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Produktif serta demi suksesnya program kedaulatan pangan.

Menutup lokasi pengkavlingan untuk perumahan/pemukiman serta mengembalikan peruntukan lahan tersebut untuk pertanian. Apabila tuntutan dari Aliansi masyarakat Kabupaten Cirebon tidak dapat dipenuhi, pihaknya meminta agar Bupati Cirebon mundur dari jabatannya.  (R1)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment