Ajak Warganya Pilih Capres 01, Kades Cidokom Terancam Dibui

By Reaksi Nasional 01 Apr 2019, 19:42:11 WIBJabar dan Banten

Ajak Warganya Pilih Capres 01, Kades Cidokom Terancam Dibui

Keterangan Gambar :


Oleh Marihot Pakpahan

REAKSI BOGOR - Kepala Desa Cidokom, Kabupaten Bogor dituding mengajak warganya memilih calon presiden (Capres) nomor 01. Kasus itu  langsung ditangani Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kades ini pun disebut-sebut terancam masuk penjara.

Abdul Haris dari Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Bogor menyatakan bahwa berdasarkan penulusuran jajarannya, ajakan Kades bernama Tatang kepada warganya itu terjadp pada terjadi pada Jumat (22/3).

"Ajakan Kades Cidokom tersebut melanggar aturan maka Tim Gakkumdu Kabupaten Bogor yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan  memproses kasus itu dengan memanggil Tatang dan saksi lainnya pada Senin (1/4).

Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi, terlapor dan barang bukti yang ada maka Tatang akan dijerat pasal 490 junto 282 UU nomor 7 tahun 2017. Dia terancam penjara selama satu  tahun dan denda Rp12 juta.

"Mudah-mudahan kasus pelanggaran pemilu ini menjadi pembelajaran bagi kades dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk tetap netral dan tidak berkampanye untuk Capres maupun Calegnya," terangnya.

Haris memaparkan sejauh ini ada 10 kasus pelanggaran pemilu di mana 9 kasus pelanggaran pidana dan satu kasus lainnya pelanggaran administrasi. Kasus-kasus tersebut sudah ada yang berproses di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong.

"Dari 10 kasus pelanggaran pemilu sudah satu yang kami rekomendasikan untuk disidik oleh kepolisian, kasus laporan dugaan ketidakbecusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut masih berproses di PN Cibinong sementara kasus lainnya ada sudah kami upayakan mediasi dan teguran," kata Haris.

Sementara Rahman Nugraha selaku Direktur Lembaga Visi Nusantara Maju melihat adanya kasus seorang kades mengajak warganya untuk memilih Capres maupun Caleg tertentu adalah sebuah kegagalan pendidikan demokrasi.

"Adanya politik kotor seperti Kades ataupun ASN yang tidak netral seperti di Desa Cidokom adalah bukti kegagalan pendidikan demokrasi dan bagaimana menempatkan politik itu adalah sebuah seni," tutur Rahman Nugraha.

Dia menjelaskan jabatan Kades adalah melekat. Maka walaupun bukan jam kerja namun karena dalam ajakan tersebut mengatas namakan jabatan, maka itu adalah sebuah pelanggaran pemilu.

"Kalau saya lihat videonya tentang ajakan memilih Capres nomor 01 itu adalah kesalahan karena dia mengatasnamakan aparatur daerah atau negara. Siapa pun itu saya rasa tindakannya tidak hanya mekanggar hukum tetapi juga tidak etis," jelasnya.

Di Provinsi Jabar, katanya,  ada 470 kasus pelanggaran pemilu namun 70 kasus yang merupakan laporan warga. Rendahnya  laporan dugaan pelanggaran pemili ini ditengarai karena warga takut diintimidasi.

"Warga kami imbau jangan takut diintimidasi dan lapor pelanggaran pemilu ke Bawaslu atau lembaga pemantau pemilu yang resmi dan diakui oleh pemerintah," ujarnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • gajjosk

    ??????? ?? ??????????!!!!! ...

    View Article
  • Indocommco

    Ya benar sekali SDM kita masih kurang mengenal perkembangan teknologi, bahkan masih ...

    View Article
  • toko bunga Jakarta

    Tanaman hias di sepanjang jalan di Jakarta jika sudah masuk musim kemarau menjadi ...

    View Article
  • Konsultan Pajak

    Biasanya penunggak itu malas bayar atau gak tahu cara hitungnya, lebih baik dateng ...

    View Article