3.000 BLK Komunitas Bakal Dibangun Tahun Depan

By Reaksi Nasional 21 Feb 2019, 11:36:34 WIBNasional

3.000 BLK Komunitas Bakal Dibangun Tahun Depan

Keterangan Gambar : Presiden Joko Widodo menyampaikan akan membangun 3.000 BLK Komunitas pada tahun mendatang.


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA -  Presiden Joko Widodo tampaknya tetap percaya diri dengan menyebutkan akan tetap melanjutkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, padahal pemilihan presiden belum usai. Presiden mengatakan, tahun depan target pembangunan 3.000 BLK Komunitas di pesantren akan tetap dilanjutkan.

Tahun ini pemerintah membangun 1.000 BLK Komunitas, namun menurut Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (Kutipan) Aswan Bayan baru sekitar 500 proposal yang dinyatakan lengkap dan akan ditandatangani oleh penerima bantuan dengan PPK Binalattas, Kemnaker. Selebihnya akan dibangun pada tahun depan.

“Setelah tahun ini membangun 1.000 BLK Komunitas di pesantren, tahun depan minimal 3000. Saya kira kalau cuma 1.000 masih sangat kurang karena jumlah pesantren di Indonesia mencapai 29 ribu,” kata Presiden Jokowi ketika menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pondok pesantren penerima bantuan BLK Komunitas untuk pesantren di Jakarta, Rabu (20/2/).

Presiden menyatakan, Indonesia dihadapkan pada bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih banyak. Bonus demografi akan menjadi masalah bagi Indonesia jika angkatan kerja tidak memiliki keterampilan kerja. Indonesia harus siap menyongsong bonus demografi dengan menyiapkan angkatan kerja yang terampil.

Penyiapan angkatan kerja terampil melalui BLK Komunitas di pesantren, menurut Presiden Jokowi adalah langkah yang sangat efektif serta menghasilkan pelatihan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pelatihan dilaksanakan langsung di dalam pesantren yang pesertanya menetap. Sehingga proses pelatihan bisa dilakukan kapan saja, siang atau malam.

Selain itu, pesantren diberi kebebasan menentukan jurusan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah setempat, sehingga betul-betul terjadi link and match.

Tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan mengawali pembangunan BLK Komunitas di 50 pesantren. Tahun 2018 naik menjadi 75. Tahun 2019 naik menjadi 1000 BLK Komunitas di pesantren.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, adanya terobosan BLK di pesantren karena dulu orang mondok di pesantren itu gratis. Santri numpang makan di rumah kiai. Konsekuensinya, selain mengaji, santri harus membantu kegiatan ekonomi kiai.

“Kiainya berdagang, santri ikut bantu kiai berdagang. Kiainya bertani, santri ikut bantu kiai bertani. Dampaknya, selesai dari pesantren, santri tak hanya menguasai ilmu agama, namun juga menguasai keterampilan kerja,” katanya.

Ia menyebutkan, setelah pesantren mengadopsi sistem syariah dimana santri membayar bulanan, maka fokus santri hanya mengaji. Secara umum tidak ada pembekalan keterampilan kerja. Soft skill santri bagus, tapi hard skill-nya kurang.

Dari seribu BLK tersebut, penandatanganan kerja sama tahap pertama dilakukan dengan 500 pesantren. Penandatangan tahap kedua akan dilakukan bulan depan. Tiap BLK Komunitas akan menerima Rp1 miliar untuk pembangunan workshop, peralatan, instruktur serta pelatihan.

Sebelumnya, Aswan menegaskan agar pembangunan BLK tersebut hendaknya murni atas keprihatinan dan kesenjangan kompetensi masyarakat, bukan didasarkan dengan kepentingan politik tertentu.

Kemudian ia mengatakan agar dana bantuan pembangunan gedung dan peralatan BLK itu juga harus didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efesien.

“Dengan menerapkan azas efektif, maka dana bantuan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian dengan azas efisien berarti menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang optimal,” katanya kepada Reaksi, Selasa (19/2).

Anggaran pembangunan yang mencapai triliunan itu juga, kata Aswan harus mengedepankan azas transparan. Artinya pemberian bantuan dilaksanakan secara terbuka  pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan yang akuntabel. Bahkan, harus sesuai aturan perundang undangan agar mudah dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, manfaat pembangunan BLK Komunitas tersebut  dapat digunakan dengan baik.

 “Kita akan tetap awasi pelaksanaan pembangunan BLK Komunitas ini. Semoga tidak ada kepentingan politik dan juga tidak ada kongkalikong alias “main mata” dalam verifikasi proposal dari pihak penerima bantuan. Kalau itu ada, kita segera laporkan,” tegas Puta Maluku Utara itu. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Cindyghcoego

    cialis cost <a href="https://uspaxil.com/#">paxil onlime</a> buy ...

    View Article
  • September is Healthy Aging Month

    What's up colleagues, nice article and pleasant arguments commented here, I am ...

    View Article
  • Cindyuscoego

    cialis <a href="http://profcialis.com/">cialis coupons online</a> ...

    View Article
  • Oegank

    Penjara kan pejabat Pemda DKI yg berbuat semena2, dan segera bayarkan hak ahli ...

    View Article