DPRD akan Panggil Dinas PUPR Kabupaten Bekasi
Terkait Kecurangan Pembangunan Jembatan Pantai Bhakti

By Reaksi Nasional 22 Okt 2019, 15:56:03 WIBReaksi Bekasi

 DPRD akan Panggil Dinas PUPR Kabupaten Bekasi

Keterangan Gambar :


Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - DPRD Kabupaten Bekasi akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Jembatan dan Jalan (PJJ) yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Pantai Bhakti tahap 2 yang kini terhenti pembangunannya.

Selain PPK kegiatan tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi juga akan memanggil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Pemanggilan itu untuk mempertanyakan pembangunan jembatan pantai bhakti yang dananya telah digelontorkan Pemkab Bekasi Rp43 milyar.

Menurut Anggota DPRD Kab Bekasi Fraksi PKS, Budiyanto kepada Reaksi, Selasa (22/10/2019), pemanggilan terhadap Dinas PUPR itu sudah diagendakan. “Dan kabarnya pemanggilan tersebut akan dilakukan, sehingga malam ini kita menunggu kabarnya,” ucapnya.

"Tunggu kabar nanti malam, ada agenda pemanggilan PUPR," ujar Budiyanto.

Dikatakan Budiyanto, terkait pemanggilan terhadap pihak yang terkait dalam pembangunan jembatan pantai bhakti tahap 2 itu akan dilakukan oleh Komisi  III DPRD Kabupaten Bekasi. Sebab pihak Komisi III yang fokus untuk melakukan pengawasan terhadap Dinas PUPR, karena merupakan mitra kerjanya.

"Nanti difokuskan oleh Komisi 3 bang," ungkapnya.

Pemberitaan sebelumnya, Edinton Lubis, SH selaku kuasa hukum salah satu peserta lelang dalam kegiatan pembangunan jembatan pantai bhakti tahap 2 mengindikasikan ada kejanggalan saat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi. Sebab, dari informasi yang berhasil dihimpun dalam proses penetapan pemenang lelang pada paket kegiatan lanjutan pembangunan jembatan pantai bhakti tahap 2 diduga cacat hukum.

Dikatakan Edinton Lubis, pihak ULP menetapkan PT Bona Jati Mutiara sebagai pemenang, padahal perusahaan tersebut para Pengurs/Direktur tidak mempunyai legal standing utk melakukan perbuatan hukum. Sebab, masa berlaku para penguris perseroan itu sudah kadaluarsa.

"Tidak ada legal standing pengurs/Direktur tdk untuk melakukan perbuatan hukum terhadap perusahaan itu," ujar Edinton.

Dikatakan Edinton, akibat para pengurus perseroan tidak mempunyai legal standing, makanya pihaknya selaku salah satu peserta lelang melakukan somasi. Somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 3 September 2019 dengan Nomor 057/Somasi/IX/2019.

Ditambahkan Edinton, somasi tersebut telah dilayangkan selama 2 kali. Hal itu demi menguak adanya dugaan rekayasa dalam penetapan pemenang lelang pada paket pekerjaan tersebut. Namun, hingga kini jawaban surat tidak menjawab masalah dan terkesan mengada-ada. Bahkan terindikasi memberikan keterangan yg tidak benar.

"Kita sudah somasi 2 kali, namun jawaban surat tidak menjawab masalah dan terkesan mengada-ada. Bahkan diduga memberikan keterangan yang tidak benar," beber Edinton.

Ditegaskan Ednton, apabila somasi yanf ke 2 tidak ditindak lanjuti, maka dalam waktu yang tidak lama lagi pihaknya merencanakan akan melaporkan pidana dan menggugat secara perdata.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Heru Pranoto mengakui kesalahannya dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Jembatan Pantai Bhakti tahap 2.

Kesalahan itu diakui Heru Pranoto, karena pihaknya tidak mengetahui adanya aturan Geo teknik sertifikat kontur tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Pantai Bhakti yang bentangannya 120 meter. Sehingga akibat ketidaktahuan itu, pembangunan jembatan gagal.

"Saya tidak tidak tau ada aturan Permen PUPR. Kalau dikatakan saya lalai, ya mungkin bisa," ujar Heru.

Diakui Heru, saat perencanaan pembangunan tahun 2016 sudah ada kajian teknis kontur tanah dari pihak konsultan, sehingga terjadi pelaksanaa tahap pertama di tahun 2017. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tahap kedua, ternyata konsultan perencanaan tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai persyaratan untuk tim Geo teknis struktur tanah sesuai Permen PUPR. Karena hal itu, menurut dia, pelaksanaan pekerjaannya dibatalkan. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment