SEMARANG, ReaksiNasional.com – Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah melaporkan capaian dan tantangan pengelolaan zakat kepada Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik di Kantor Baznas Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026). Meski berhasil mencatatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah menembus Rp1 triliun sepanjang 2025, realisasi tersebut dinilai masih jauh dari potensi zakat Jawa Tengah yang diperkirakan mencapai Rp20–25 triliun per tahun.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah, Ahmad Darodji, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan penerimaan zakat terbesar secara nasional. Namun demikian, angka tersebut baru menyentuh sekitar 4–5 persen dari potensi yang seharusnya dapat digali.
Menurutnya, peningkatan penghimpunan zakat didukung oleh penguatan tata kelola organisasi, digitalisasi layanan, serta perluasan basis muzaki yang mencakup aparatur sipil negara, masyarakat umum, hingga sektor usaha. Meski begitu, Darodji menegaskan masih dibutuhkan kerja besar dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi zakat di Jawa Tengah.
Di sektor kebencanaan, Baznas Jawa Tengah juga aktif melalui program Baznas Tanggap Bencana dan Baznas Siaga Bencana yang merespons berbagai kejadian banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya sepanjang 2025. Ratusan titik bencana di berbagai daerah mendapat bantuan darurat dengan dukungan ribuan relawan Baznas hingga tingkat kabupaten dan kota.
Dalam laporan penyaluran zakat tahun 2025, dana ZIS Baznas Jawa Tengah disalurkan ke sejumlah bidang strategis, mulai dari kemanusiaan dan kebencanaan, penguatan ekonomi produktif khususnya UMKM mustahik, sektor pendidikan melalui bantuan madrasah dan beasiswa, program perumahan berupa renovasi Rumah Tidak Layak Huni, hingga layanan kesehatan dan sosial bagi kelompok rentan serta masyarakat miskin ekstrem.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mengapresiasi kinerja Baznas Jawa Tengah yang dinilainya menjadi contoh praktik baik pengelolaan zakat di tingkat nasional. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah program pengalengan daging kurban yang memungkinkan distribusi bantuan secara lebih merata dan berkelanjutan.
Abdul Wahid menegaskan Baznas telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program-program sosial yang menyasar masyarakat miskin, pelaku UMKM, lembaga pendidikan keagamaan, hingga sektor perumahan rakyat. Ke depan, Komisi VIII DPR RI mendorong penggalian sumber dana baru, khususnya dari sektor korporasi, yang dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, Noor Ahmad, mengungkapkan bahwa secara nasional penerimaan zakat Baznas pada 2025 mencapai Rp1,2 triliun. Capaian tersebut diiringi dengan berbagai penghargaan nasional dan internasional, serta penilaian transparansi tertinggi dari Komisi Informasi Pusat dan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ia menambahkan, Baznas RI terus memperluas kerja sama dengan kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, sektor swasta, hingga komunitas akar rumput. Ke depan, Baznas juga membuka peluang kolaborasi dengan Kementerian Keuangan agar zakat dapat menjadi instrumen pelengkap kebijakan fiskal nasional, yang berpotensi mendorong penghimpunan zakat nasional hingga ratusan triliun rupiah per tahun.
