BATANG, ReaksiNasional.com – Wakil Bupati Batang Suyono menegaskan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sebagai Ketua Pengawas program tersebut di tingkat daerah, ia menegaskan bahwa penyedia layanan wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.
Pernyataan itu disampaikan Suyono saat memimpin rapat koordinasi bersama yayasan dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Aula Bupati Batang, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026). Dalam forum tersebut, ia menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Menurutnya, berbagai unggahan masyarakat di media sosial mengenai menu MBG tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia bahkan menampilkan sejumlah potret menu yang dikeluhkan masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi para mitra penyedia layanan.
Suyono menegaskan bahwa nilai gizi makanan yang disediakan tidak boleh dikurangi dari standar yang telah ditentukan. Ia mengingatkan para mitra agar tidak bermain-main dengan anggaran maupun kualitas bahan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Ia menilai disiplin dalam menjalankan SOP harus menjadi budaya kerja bagi seluruh penyedia layanan, bukan sekadar kewajiban administratif. Jika standar tidak dijalankan secara konsisten, menurutnya hal tersebut dapat merusak tujuan mulia program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Pengawasan tersebut juga disertai ancaman sanksi tegas bagi penyedia yang tidak mematuhi aturan. Suyono menyatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan teguran hingga merekomendasikan penutupan operasional SPPG jika pelanggaran terus berulang.
Ia menjelaskan bahwa sanksi dapat diberikan secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga penghentian kerja sama apabila penyedia layanan tetap tidak menjalankan standar yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Suyono mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Batang masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan distribusi. Saat ini baru tersedia sekitar 61 unit SPPG dari total kebutuhan sekitar 110 unit yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
Menurutnya, wilayah terpencil yang masuk kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan utama dalam distribusi program tersebut. Sejumlah daerah sudah mulai terlayani, namun belum seluruh wilayah dapat dijangkau secara merata.
Ia juga menekankan agar mitra penyedia makanan mengutamakan penggunaan bahan baku dari produk lokal, kecuali untuk kebutuhan susu. Langkah tersebut diharapkan dapat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah penyedia layanan.
Suyono berharap para mitra memahami bahwa setiap makanan yang disajikan kepada penerima manfaat merupakan bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga kualitas program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
