Aliansi Santri Gus Dur Prihatin Muncul Isu Gerakan Cari Dukungan Calon Rais Aam PBNU

5 Min Read
Ketua Aliansi Santri Gus Dur, Muhammad Sholihin, menyampaikan keprihatinan terkait munculnya isu kasak-kusuk dukungan untuk posisi calon Rais Aam PBNU menjelang muktamar, di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

, ReaksiNasional.com – Sejumlah aktivis muda Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Aliansi Santri Gus Dur menyampaikan keprihatinan atas munculnya isu gerakan beraroma politik yang disebut berkeliling mendatangi pengurus wilayah dan pengurus cabang NU untuk menggalang dukungan bagi calon Rais Aam PBNU.

Ketua Aliansi Santri Gus Dur, Muhammad Sholihin, mengatakan warga NU saat ini sudah merasa terluka secara batin akibat konflik elite PBNU. Kondisi itu, menurutnya, semakin bertambah ketika muncul kabar adanya perebutan posisi Rais Aam hingga dugaan pembentukan tim sukses menjelang muktamar.

“Warga NU merasa malu dan resah, mengapa ada konflik di elite PBNU, dan ada gerakan politik ambisi menjabat Rais Aam,” tutur Sholihin di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Sholihin mengingatkan bahwa sejak NU didirikan, tidak pernah ada tradisi seseorang berambisi menjadi Rais Aam. Menurutnya, dalam sejarah NU, sosok yang dipilih sebagai Rais Aam justru kerap menolak karena merasa tidak mampu mengemban amanah besar tersebut.

“Mari kita baca sejarah NU, dulu Mbah Wahab ditunjuk paksa menjadi Rais Aam menggantikan KH Hasyim Asy’ari yang telah wafat. Lalu Kiai Bisri Syansuri dipaksa jadi Rais Aam setelah Mbah Wahab wafat,” ungkap alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tersebut.

Ia menuturkan, ketika Muktamar NU digelar di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, tuan rumah saat itu, KH Ali Maksum, disebut bersikeras tidak mau dicalonkan menjadi Rais Aam. Bahkan, kata dia, Kiai Ali tidak menghadiri sidang pleno pemilihan.

Menurut Sholihin, tradisi serupa berlangsung dalam setiap pemilihan Rais Aam PBNU. Para kiai disebut saling menolak jabatan tersebut hingga akhirnya ada satu sosok yang bersedia menerima amanah setelah didorong oleh para kiai.

“Ada deklarasi calon Rais Aam. Lalu poster bergambar calon Rais Aam beredar di media sosial, bahkan dipromosikan, hal itu sungguh menurunkan marwah ulama,” ujar Sholihin.

Sholihin menegaskan, Rais Aam PBNU merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam kepengurusan NU. Posisi tersebut, kata dia, menjadi pembeda struktur NU dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Karena itu, ia menilai jabatan Rais Aam hanya patut ditempati ulama yang memiliki kesempurnaan dari sisi keilmuan, keteladanan akhlak, dan wawasan kebangsaan.

“Rais Aam harus diisi orang yang sempurna dalam keilmuan, keteladanan, maupun wawasan kebangsaan,” tutur Sholihin yang pernah menempuh pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menurut Sholihin, pemilihan sosok yang tepat untuk menduduki posisi Rais Aam sebaiknya diserahkan kepada para kiai sepuh yang dikenal zuhud dan wara. Ia menilai ketulusan para kiai sepuh akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan figur yang layak memimpin lembaga tertinggi di Nahdlatul Ulama.

Ia menyebut mekanisme tersebut telah diakomodasi melalui sistem pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi. Karena itu, Sholihin mengajak seluruh pihak di NU untuk membiarkan muktamar berjalan sesuai tradisi yang telah lama berlaku.

Menurutnya, calon Rais Aam sebaiknya baru diketahui ketika muktamar memasuki tahap akhir, yakni saat pemilihan calon pengurus PBNU.

“Biarlah berjalan sesuai tradisi pemilihan Rais Aam diserahkan kepada para kiai sepuh di NU yang lebih tahu dan memahami kebutuhan serta kepentingan Nahdlatul Ulama untuk menjaga peran besar NU bagi agama, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Sholihin menilai posisi Ketua Tanfidziyah PBNU berbeda dengan Rais Aam. Menurutnya, Ketua Tanfidziyah tidak harus berasal dari ulama atau kiai dengan kualifikasi sangat tinggi, karena posisi tersebut berfungsi sebagai pelaksana atau eksekutor organisasi.

Ia mengatakan, figur Ketua Umum PBNU perlu menonjolkan kemampuan bekerja, mengelola organisasi, serta menyampaikan gagasan. Karena itu, setiap calon Ketua Umum PBNU dinilai perlu menyampaikan visi dan misi serta siap beradu gagasan untuk dinilai oleh pengurus wilayah dan pengurus cabang NU dalam forum muktamar.

Menurut tokoh NU asal Indramayu tersebut, calon Ketua Umum PBNU juga perlu melakukan sosialisasi agar dapat diterima oleh warga dan struktur NU. Ia berharap, jika terpilih, Ketua Umum PBNU mampu membawa maslahat bagi umat, bangsa, serta peradaban dunia.

Share This Article