JAKARTA, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui penghargaan di bidang lingkungan hidup. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan Program Pengelolaan Sampah dalam ajang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara peluncuran CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta pada Senin (21/04/2026). Ahmad Luthfi menyebut capaian ini sebagai penguat komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan persoalan sampah berbasis desa.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah dari hulu, yakni mulai dari rumah tangga hingga lingkungan RT dan RW, menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban sampah secara menyeluruh. Saat ini, Pemprov Jawa Tengah telah membentuk 88 Desa Mandiri Sampah sebagai model percontohan yang akan terus dikembangkan di wilayah lain.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan agar tidak sepenuhnya bergantung pada tempat pembuangan akhir. Upaya tersebut juga didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah mencatat, timbulan sampah di provinsi ini mencapai sekitar 6,3 juta ton per tahun dengan peningkatan antara 8 hingga 11 persen setiap tahunnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan langkah penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.
Selain penguatan desa mandiri sampah, pemerintah provinsi juga membentuk satuan tugas penanganan sampah hingga tingkat kabupaten/kota. Inovasi lain dilakukan melalui pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF) di 18 daerah yang bekerja sama dengan industri semen.
Pengembangan teknologi pengolahan sampah juga dilakukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di tiga kawasan aglomerasi, yakni Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung target nasional menuju pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.
Kepala Dinas LHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, menambahkan bahwa gubernur telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat penanganan sampah melalui pembentukan desa mandiri sampah serta penyusunan regulasi di tingkat desa, termasuk pengelolaan oleh BUMDes dan satgas desa.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT, Yandi Susianto, menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan. Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh.
Apresiasi juga disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik, yang menilai sejumlah tempat pembuangan akhir di berbagai daerah di Jawa Tengah telah mulai meninggalkan sistem open dumping.
Dengan berbagai langkah tersebut, Jawa Tengah dinilai semakin siap dalam mendukung target nasional menuju pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.
