SEMARANG, ReaksiNasional.com – Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) memperluas agenda kolaborasi antardaerah dengan menyepakati tiga klaster kerja sama baru, yakni ketahanan energi, pengelolaan sampah, dan pembangunan giant sea wall lintas provinsi. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja 10 pemerintah provinsi yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/05/2026).
Tiga klaster baru tersebut melengkapi enam sektor kerja sama yang telah disepakati sebelumnya pada 2025, meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Sepuluh provinsi yang menandatangani kesepahaman bersama dalam forum tersebut yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan hasil rapat kerja tahun ini harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh daerah melalui evaluasi dan penyusunan langkah konkret di masing-masing wilayah.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing segera melakukan evaluasi, paparan, dan membahas implikasi hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Ahmad Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Semarang.
Menurutnya, tantangan ketahanan pangan, energi, hingga pengelolaan sampah tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial. Ia menilai dibutuhkan kolaborasi lintas daerah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
Luthfi mencontohkan distribusi komoditas pangan Jawa Tengah seperti cabai dan bawang merah yang selama ini menyuplai banyak daerah lain, namun di sisi lain harga di wilayah produsen sempat mengalami kenaikan.
Selain pangan, isu energi juga menjadi perhatian serius menyusul dampak geopolitik global terhadap kenaikan harga minyak dunia. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat pengembangan energi baru terbarukan guna menjaga ketahanan energi nasional.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui target zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut 10 provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai sekitar 62 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah memastikan enam rencana aksi yang telah disepakati sejak 2025 dapat berjalan efektif. Ia juga mengapresiasi munculnya agenda baru terkait energi dan pengelolaan sampah.
“Energi ini menjadi PR bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujar Bima Arya.
Terkait ketahanan pangan, ia menekankan pentingnya pembangunan konektivitas distribusi agar pasokan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali. Menurutnya, kepala daerah perlu turun langsung menyelesaikan persoalan infrastruktur distribusi pangan.
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, mengatakan hasil rapat kerja gubernur akan ditindaklanjuti melalui forum organisasi perangkat daerah (OPD) pada Juni 2026 guna menyusun rencana aksi teknis di setiap bidang kerja sama.
Ia menjelaskan, dari enam klaster yang telah berjalan sejak 2025, sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling progresif. Saat ini, 10 provinsi tengah mematangkan konsep paket wisata lintas daerah dalam satu jalur perjalanan terpadu.
Selain itu, kerja sama bidang pangan juga terus diperkuat melalui pertemuan 12 BUMD pangan dari 10 provinsi. Salah satu agenda yang tengah disiapkan adalah dashboard pangan bersama yang memuat data stok dan harga bahan pokok secara real time.
“Ke depan mungkin akan ada usulan membangun holding pangan antarprovinsi,” kata Suhajar.
